Karawang – Proses rekrutmen RSDK kini jadi buah bibir. Sejumlah pelamar menyampaikan keberatan atas hasil seleksi administrasi yang dinilai janggal, tidak transparan, bahkan berpotensi melanggar prinsip keadilan.
Dalam surat terbuka yang ditujukan kepada Bupati, para pelamar mengungkap fakta mencengangkan. Untuk formasi S1 Hukum, tercatat 518 orang mendaftar, namun hanya 3 orang yang dinyatakan lolos administrasi.
Lebih mengejutkan lagi, pelamar dengan kualifikasi lengkap, mulai dari jurusan pendidikan sesuai, IPK tinggi, hingga pengalaman kerja relevan, justru gugur. Sebaliknya, ada peserta yang dinyatakan lolos meski tidak memiliki latar pendidikan maupun pengalaman kerja yang sesuai.
“Kami menilai tidak ada penjelasan yang jelas mengenai kriteria seleksi administrasi yang digunakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar terkait objektivitas, transparansi, dan akuntabilitas panitia,” tegas para pelamar dalam surat keberatan tersebut.
Mereka menegaskan, seleksi administrasi seharusnya hanya memverifikasi kesesuaian dokumen, sementara kelulusan ditentukan lewat ujian kompetensi yang terukur, sebagaimana sistem CPNS yang berlaku.
Para pelamar mendesak Bupati untuk segera:
1. Membuka kriteria seleksi administrasi secara terang benderang.
2. Menjamin proses rekrutmen sesuai prinsip transparansi, keadilan, dan akuntabilitas.
3. Melakukan evaluasi ulang atas hasil seleksi administrasi yang sudah diumumkan.
Kasus ini langsung memantik tanda tanya besar di kalangan publik. Apakah seleksi benar-benar dilakukan secara adil? Atau ada faktor lain di balik “saringan ketat” yang membuat ratusan pelamar gugur tanpa alasan jelas?
Penulis: Alim