Bekasi – Gelombang kritik keras menghantam Pemerintah Kabupaten Bekasi. Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Wartawan Online Indonesia (DPD IWOI) Kabupaten Bekasi secara terbuka melayangkan mosi tidak percaya dan menuding Plt Bupati Bekasi telah melakukan pembohongan publik.
Tudingan serius ini dipicu oleh sikap bungkam pemerintah daerah terkait hasil audit Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang hingga kini masih tertutup rapat dari akses masyarakat maupun media. Kondisi ini memantik kecurigaan publik dan memicu aksi protes terbuka.
Kekecewaan DPD IWOI memuncak dengan pemasangan spanduk bernada satir di sejumlah titik strategis, termasuk di depan Kantor Bupati Bekasi. Aksi tersebut menjadi bentuk peringatan keras setelah surat resmi permohonan audiensi dan keterbukaan informasi yang dilayangkan sejak 24 Februari 2026 tak kunjung digubris.
Sekretaris DPD IWOI Kabupaten Bekasi, Karno Syarifudinsyah, mengungkapkan bahwa pada 19 Februari lalu Plt Bupati Bekasi sempat secara lisan mempersilakan awak media mengonfirmasi hasil audit BUMD. Namun di lapangan, birokrasi di bawahnya justru dinilai menghalangi akses informasi.
“Ini adalah bentuk pembohongan publik. Kepala daerah bicara A, tapi perangkat daerahnya melakukan B. Jika hasil audit itu bersih, mengapa harus ada yang ditutupi? Sikap diam ini justru memperkuat dugaan adanya ketidakberesan dalam pengelolaan aset daerah,” tegas Karno, Senin (2/3/2026).
DPD IWOI mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi segera membuka secara transparan kondisi finansial dan hasil audit sejumlah BUMD, meliputi:
• PT Bekasi Putera Jaya (BPJ)
• PT Bina Bangun Wibawa Mukti (BBWM)
• Progres audit PDAM Tirta Bhagasasi
Menurut DPD IWOI, penutupan akses informasi ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Transparansi audit dinilai krusial untuk memastikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bekasi tidak bocor akibat dugaan penyimpangan atau maladministrasi di tubuh BUMD.
Spanduk protes yang kini tersebar di pusat pemerintahan Kabupaten Bekasi disebut sebagai “peringatan dini” bagi pemerintah daerah. Organisasi wartawan tersebut menegaskan tidak akan tinggal diam apabila keterbukaan informasi terus dihambat.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada klarifikasi resmi dan keterbukaan informasi, kami akan lakukan aksi dan camping di depan Kantor Bupati sampai hasil audit BUMD dibuka ke publik. Kami menuntut kejujuran pemerintah terhadap rakyat Bekasi,” pungkas Karno.
Situasi ini diperkirakan akan terus memanas jika Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak segera memberikan jawaban terbuka kepada publik.
Red