Karawang – Dugaan pungutan uang berkedok program bantuan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) mencuat di Dusun Kerajan RT 003 RW 002, Desa Solokan, Kecamatan Pakisjaya, Kabupaten Karawang. Informasi ini memicu keresahan warga setelah muncul pengakuan bahwa calon penerima bantuan diminta menyetor sejumlah uang sebelum program tersebut terealisasi.
Seorang warga berinisial SP mengaku khawatir setelah mendengar adanya permintaan uang yang disebut-sebut terkait kuota program Rutilahu dari partai politik. Kabar tersebut mencuat setelah salah satu warga lainnya, AH, menceritakan pengalaman yang dialami sepupuhnya.
Menurut AH, sepupuhnya sempat diiming-imingi bantuan pembangunan rumah berukuran sekitar 6×5 meter melalui program Rutilahu. Namun sebelum bantuan itu benar-benar berjalan, pihak yang menawarkan program justru meminta sejumlah uang dengan berbagai alasan.
“Awalnya diminta uang proposal sebesar Rp350 ribu. Setelah itu ada lagi permintaan biaya survei Rp1 juta, lalu biaya serah terima barang dan administrasi Rp2,5 juta,” ujar AH kepada wartawan, Sabtu (14/3/2026).
Jika ditotal, uang yang diminta mencapai sekitar Rp3 juta. Ironisnya, hingga kini survei yang dijanjikan belum juga dilakukan, sementara uang proposal disebut sudah sempat diberikan.
“Katanya ini dari kuota partai untuk program Rutilahu. Tapi sebelum ada survei atau pembangunan, sudah diminta uang dulu,” ungkapnya.
Situasi ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan warga. Mereka mempertanyakan apakah benar program Rutilahu bisa dialokasikan melalui kuota partai politik, serta apakah memang ada biaya yang harus dibayarkan oleh calon penerima bantuan.
Sejumlah warga mendesak adanya klarifikasi resmi dari pihak terkait, mulai dari pemerintah desa, dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (PRKP), hingga pihak partai yang namanya disebut-sebut dalam informasi tersebut.
Pasalnya, jika benar bantuan sosial seperti Rutilahu dijadikan alasan untuk menarik uang dari masyarakat, hal itu berpotensi menjadi modus penipuan yang memanfaatkan harapan warga kurang mampu untuk mendapatkan rumah layak huni.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak yang disebut-sebut menawarkan program tersebut. Warga pun diimbau lebih berhati-hati terhadap tawaran bantuan yang disertai permintaan uang di awal.
Kasus ini kini mulai menjadi perbincangan di masyarakat Pakisjaya. Banyak pihak berharap aparat dan instansi terkait segera turun tangan untuk memastikan kebenaran informasi tersebut, agar tidak semakin banyak warga kecil yang menjadi korban.
Penulis: Alim