ULASBERITA.CLICK – Gelombang penangkapan kepala daerah oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengguncang publik. Dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Maret 2026, sedikitnya 10 kepala daerah, mulai dari bupati hingga gubernur, terjerat kasus korupsi dengan pola yang nyaris seragam: jual beli jabatan, suap proyek, hingga pengaturan tender.
Temuan ini merupakan hasil penelusuran Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK-PANRI) yang menghimpun data dari berbagai daerah di seluruh Indonesia selama enam bulan terakhir.
Nama-nama yang terseret antara lain:
• Bupati Cilacap, Samsul Aulia Rahman, diduga terlibat praktik suap dan gratifikasi terkait promosi jabatan.
• Bupati Rejang Lebong, Fikri Tobari, tersandung kasus pengaturan proyek dan “fee proyek”.
• Bupati Pekalongan, Farida Arafiq, terkait dugaan jual beli jabatan dan pengadaan proyek.
• Wali Kota Madiun, Maidi, diduga menerima gratifikasi proyek.
• Bupati Pati, Sudewo, terseret kasus setoran jabatan perangkat desa.
• Gubernur Riau, Abdul Wahid, diduga bermain dalam proyek dan perizinan barang dan jasa.
• Bupati Kolaka Timur, Abdul Aziz, terkait proyek infrastruktur jalan.
• Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, dalam pusaran dugaan korupsi proyek daerah.
• Bupati Lampung Tengah, Ardito Wijaya, terkait pengadaan proyek infrastruktur dan non-infrastruktur.
• Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, terseret kasus proyek pengadaan, termasuk pembangunan masjid.
Pola Lama, Wajah Baru
Yang mengejutkan, pola korupsi yang terjadi hampir identik: jabatan diperjualbelikan, proyek dikondisikan, dan uang rakyat dijadikan bancakan.
LKPK-PANRI menilai praktik ini bukan sekedar pelanggaran hukum, melainkan indikasi sistemik rusaknya integritas kepemimpinan daerah.
“Jika pemimpinnya sendiri rakus dan menjadikan kekuasaan sebagai alat memperkaya diri, maka harapan rakyat hanya tinggal slogan,” tegas pernyataan resmi lembaga tersebut, Jumat (20/3/2026).
Kemarahan Publik Menguat
Fenomena ini memantik kemarahan publik. Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, rakyat justru disuguhi fakta bahwa uang mereka dirampok oleh mereka yang seharusnya melindungi.
Istilah “tikus berdasi” kembali menggema di ruang publik, sebuah simbol kemuakan terhadap elite yang hidup berkecukupan, namun tetap serakah.
Ancaman Serius bagi Negara
Korupsi kepala daerah bukan hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga:
• Menghambat pembangunan daerah
• Merusak kepercayaan publik
• Mengganggu stabilitas ekonomi nasional
LKPK-PANRI menegaskan bahwa pemerintah pusat tidak boleh tinggal diam. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan rekrutmen kepala daerah dinilai mendesak.
“Kalau ini terus dibiarkan, kapan Indonesia bisa maju?”
Pertanyaan itu kini menggantung di benak publik, sekaligus menjadi tekanan moral bagi pemerintah untuk bertindak lebih tegas.
Penutup: Kasus demi kasus yang terungkap bukan lagi sekedar angka statistik. Ini adalah cermin buram tata kelola kekuasaan di daerah.
Dan jika tidak ada perubahan serius, bukan tidak mungkin, daftar ini akan terus bertambah.
red