Karawang – Kepala Desa Karyabakti, Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang, Tamin Tisna, akhirnya angkat bicara terkait tuduhan penyelewengan dana desa tahun anggaran 2025 yang belakangan ramai diperbincangkan dan bahkan memicu aksi demonstrasi warga.
Dalam klarifikasinya, Tamin dengan tegas membantah tudingan bahwa anggaran desa telah “disunat” atau diselewengkan. Ia menilai isu tersebut tidak berdasar dan diduga digiring oleh oknum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang membentuk opini negatif di tengah masyarakat.
“Bahasa disunat itu jadi apa? Dana desa itu bukan disunat, tapi memang ada pekerjaan yang belum selesai,” tegas Tamin saat dihubungi melalui sambungan WhatsApp, Senin (30/3/2026).
Menurutnya, proyek pembangunan jalan lingkungan (jaling) yang menjadi sorotan saat ini baru terealisasi sekitar 60 persen. Sementara sisanya, sekitar 40 persen, belum dikerjakan, sehingga memunculkan asumsi liar di kalangan warga.
Tamin menjelaskan, keterlambatan penyelesaian proyek tersebut dipengaruhi sejumlah faktor. Di antaranya permintaan warga untuk menunda pekerjaan karena memasuki masa panen raya, serta kondisi cuaca ekstrem yang menyebabkan banjir selama berbulan-bulan.
“Waktu itu masyarakat minta ditunda karena panen. Setelah itu hujan terus sampai banjir, jadi tidak memungkinkan untuk pengecoran,” jelasnya.
Selain faktor alam, kendala teknis di lapangan juga turut menghambat progres pembangunan. Akses jalan yang sempit membuat alat berat sulit masuk ke lokasi. Bahkan, ia mengungkapkan ada warga yang rela membongkar sebagian bangunan rumahnya demi mendukung pelebaran jalan.
“Ada warga yang menghibahkan lahannya supaya jalan bisa dilebarkan. Itu bentuk dukungan masyarakat,” ujarnya.
Tamin memastikan, sisa pekerjaan akan mulai dilanjutkan pada hari ini oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai bentuk tanggung jawab penyelesaian proyek.
Di sisi lain, ia juga membantah isu yang menyebut dana penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa dan BPD digunakan untuk menutup Silpa (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran). Menurutnya, keterlambatan pembayaran honor hanya disebabkan oleh proses pencairan yang berdekatan dengan libur perbankan menjelang Lebaran.
“Itu tidak benar. Keterlambatan honor hanya karena proses pencairan yang berdekatan dengan libur bank,” katanya.
Dalam keterangannya, Tamin juga menyebut adanya oknum BPD yang diduga memprovokasi masyarakat dengan menyebarkan informasi tidak benar, termasuk tuduhan bahwa dirinya sengaja menahan atau menyalahgunakan anggaran desa.
Meski demikian, ia memilih tidak terpancing dan mengikuti arahan dari pihak kecamatan serta kepolisian guna menjaga situasi tetap kondusif saat aksi demonstrasi berlangsung.
“Saya menghindar bukan berarti takut, tapi untuk menjaga situasi agar tidak anarkis,” ungkapnya.
Tamin menegaskan, seluruh pekerjaan yang belum rampung akan tetap dilanjutkan hingga tuntas. Ia juga membuka ruang klarifikasi kepada pihak terkait agar persoalan tidak terus berkembang menjadi polemik di masyarakat.
“Intinya tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Semua akan kami tuntaskan,” pungkasnya.
Penulis: Dedi MK