Karawang — Pemerintah Kabupaten Karawang mulai merespons cepat polemik dugaan bangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belum mengantongi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Karawang, Ridwan Salam, yang juga tergabung dalam Satgas SPPG MBG, langsung meminta kejelasan data terkait temuan tersebut.
“Ada datanya, kang? SPPG mana yang belum PBG? Untuk dikonfirmasi ke PUPR-nya,” ujar Ridwan, Senin (30/3/2026).
Ridwan menegaskan bahwa informasi tersebut akan segera dibahas dalam forum Satgas untuk ditindaklanjuti secara cepat dan terkoordinasi.
“Ini langsung dibahas di group Satgas. Nuhun ya kang haji,” tambahnya.
Ia juga mengisyaratkan bahwa pelaksanaan program MBG sebagai bagian dari program nasional memang berjalan dalam ritme cepat.
“Program nasional itu kejar tayang, mungkin sama seperti KDMP,” ungkapnya.
Respons cepat ini mendapat apresiasi dari Camat Rengasdengklok, Panji Santoso. Ia menilai langkah koordinatif yang dilakukan Bapperida sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah dalam menangani isu yang berkembang.
“Alhamdulillah, gerak cepat Pak Ridwan Salam,” kata Panji.
Langkah awal berupa pengumpulan data dan verifikasi ke Dinas PUPR dinilai krusial untuk memastikan apakah benar terdapat bangunan SPPG yang belum memenuhi kewajiban PBG.
Di tengah sorotan publik, transparansi dan ketegasan penegakan aturan menjadi kunci. Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah daerah dihadapkan pada tuntutan untuk tidak hanya melakukan pembenahan, tetapi juga memastikan akuntabilitas program yang menggunakan anggaran negara.
Polemik ini pun kini memasuki fase baru: dari dugaan menjadi proses verifikasi resmi. Publik menanti, apakah temuan ini akan berujung klarifikasi, atau justru membuka fakta yang lebih besar.
red