Bekasi – Niat baik Polres Metro Bekasi untuk merajut silaturahmi pasca Lebaran justru berujung kontroversi. Kegiatan Halal Bihalal bersama puluhan organisasi masyarakat (ormas) dan LSM se-Kabupaten Bekasi yang digelar Selasa (31/3/2026) sore di kawasan Cibatu, Cikarang Selatan, viral di media sosial, bukan karena pujian, melainkan banjir kritik tajam dari publik.
Unggahan akun Gue Cikarang yang meliput acara tersebut mendadak menjadi “arena sidang rakyat”. Dalam hitungan jam, ratusan respons bermunculan, sebagian besar bernada sinis hingga menyindir tajam arah kebijakan aparat.
Acara yang dipimpin langsung Kapolres Metro Bekasi, Kombes Pol Sumarni, sejatinya mengusung pesan positif: menjaga kondusifitas wilayah pasca Idul Fitri dan memperkuat sinergi dengan ormas. Sekitar 85 perwakilan hadir, mulai dari Pemuda Pancasila, Garda Bekasi, GMBI, Gibas, hingga Maluku Satu Rasa.
Dalam sambutannya, Kapolres juga menyinggung dukungan terhadap program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Acara ditutup dengan makan bersama dan pembagian 100 paket sembako.
Namun, narasi hangat di ruang acara seolah berbanding terbalik dengan “panasnya” reaksi publik di dunia maya.
Komentar-komentar netizen mengindikasikan kekecewaan yang tidak bisa diabaikan:
“Kalau anak-anak yatim-piatu lebih cocok diajak makan bersama…”
“Ayam di freezer akhirnya habis juga ya…”
“Jalanan rusak pada diam bae…”
Sindiran tersebut bukan sekedar celotehan. Ia mencerminkan persepsi publik bahwa kegiatan seremonial bersama ormas dianggap kurang menyentuh kebutuhan riil masyarakat.
Di tengah pujian dari sejumlah tokoh ormas, seperti Ketua WBI H. Apud dan Ketua Garda Bekasi Samsudin, yang mengapresiasi kinerja kepolisian menjaga keamanan selama Lebaran, suara publik justru mengungkap jurang persepsi yang kian nyata.
Bagi netizen, persoalannya bukan sekedar silaturahmi. Melainkan prioritas.
Ketika jalan rusak belum tertangani, bantuan sosial masih terbatas, dan kelompok rentan belum tersentuh maksimal, pertemuan dengan ormas dianggap tidak menjawab keresahan utama warga.
Fenomena ini menjadi alarm keras: publik kini tidak hanya menilai niat, tetapi juga dampak.
Apakah kegiatan seperti ini benar-benar memperkuat kepercayaan masyarakat? Atau justru mempertegas kesan bahwa aparat lebih dekat dengan kelompok tertentu dibanding warga kecil?
Hingga kini, unggahan tersebut masih terus menuai perdebatan. Satu hal yang pasti, di era keterbukaan digital, setiap langkah institusi publik tak lagi sekedar kegiatan, tetapi juga ujian persepsi.
Dan kali ini, ujian itu belum sepenuhnya terjawab.
red