KARAWANG — Sikap tegas ditunjukkan Kepala Desa Mulyajaya, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, Endang Macan Kumbang. Ia menegaskan, siapa pun tamu atau pendatang yang masuk dan menetap di wilayahnya wajib melapor maksimal 1 x 24 jam, tanpa pengecualian.
Pernyataan ini bukan sekedar imbauan. Endang memastikan, aturan tersebut adalah bentuk kewenangan resmi pemerintah desa dalam menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban lingkungan.
“Ini kewenangan kami. Setiap tamu yang berada di Mulyajaya wajib lapor maksimal 1 x 24 jam,” tegas Endang, Senin (6/4/2026).
Penegasan ini mencuat setelah adanya laporan warga terkait sejumlah orang dari luar daerah yang disebut-sebut telah menetap selama beberapa hari di dapur SPPG tanpa melapor ke aparat desa. Kondisi ini langsung memantik kekhawatiran soal potensi gangguan keamanan.
“Saya dengar ada orang luar wilayah yang sudah beberapa hari tinggal di dapur SPPG tapi belum lapor. Tidak peduli siapa dia atau apa latar belakangnya, aturan tetap harus ditegakkan,” ujarnya.
Endang bahkan tak ragu melontarkan ultimatum keras. Ia memastikan akan mengambil langkah tegas terhadap siapa pun yang membandel.
“Kalau belum juga lapor, saya akan tegur. Bahkan bisa saya usir dari Mulyajaya. Tidak peduli siapa pun dia,” tandasnya.
Langkah keras ini memicu perhatian publik. Di satu sisi, kebijakan tersebut dinilai sebagai upaya menjaga keamanan lingkungan di tengah mobilitas pendatang yang semakin tinggi. Namun di sisi lain, muncul pertanyaan: apakah pendekatan tegas hingga pengusiran menjadi solusi terbaik?
Pemerintah Desa Mulyajaya kini juga meminta peran aktif warga untuk ikut mengawasi lingkungan. Masyarakat diminta segera melapor jika mengetahui ada tamu atau pendatang yang tidak melapor, baik melalui RT, RW, maupun langsung ke kantor desa.
Kebijakan ini jelas menjadi sinyal: Mulyajaya bukan tempat bebas tanpa aturan. Tapi publik kini menanti, apakah penegakan ini akan berjalan adil untuk semua, atau justru menimbulkan polemik baru di tengah masyarakat?