Karawang — Kemarahan Bupati Karawang, Aep Syaepuloh, meledak saat memimpin zoom morning briefing pada Senin (6/4/2026). Agenda penting yang seharusnya menjadi simbol komitmen reformasi birokrasi justru diwarnai ketidakhadiran sejumlah aparatur sipil negara (ASN).
Ironisnya, ketidakhadiran itu bukan dari pegawai biasa, melainkan pejabat struktural seperti sekcam, kabid, hingga kasi. Situasi ini memantik reaksi keras dari Aep yang menilai disiplin ASN masih jauh dari harapan.
“Kan padahal jelas ada di surat. Saya saja sedang sakit, ini benar, demi Allah. Tapi tidak ada alasan, saya pegang komitmen. Kadang-kadang orang ingin dihargai, tapi sikapnya seperti itu. Kalau mau dihargai, ya harus menghargai juga,” tegasnya dengan nada tinggi.
Kegeraman orang nomor satu di Karawang itu bukan tanpa alasan. Morning briefing tersebut merupakan tindak lanjut dari kebijakan efisiensi dan efektivitas kerja yang tengah digencarkan Pemkab. Namun, absennya para pejabat justru dinilai mencerminkan lemahnya keseriusan dalam membenahi birokrasi.
Tak ingin persoalan ini dianggap sepele, Aep langsung memerintahkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk mendata ASN yang mangkir dan menjatuhkan sanksi tegas.
“Dinas mana yang tidak hadir, sekcam mana yang tidak hadir, beri punishment semua,” ujarnya.
Lebih jauh, Aep bahkan mengancam akan membawa persoalan ini ke Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Langkah ini membuka peluang mutasi bagi ASN yang dinilai tidak disiplin.
“Kalau seperti ini, saya tidak segan-segan. Kita akan bawa ke Baperjakat untuk dilakukan mutasi,” tandasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal keras bahwa ketidakdisiplinan ASN bukan lagi pelanggaran ringan, melainkan bisa berdampak langsung pada karier.
Aep menegaskan, morning briefing bukan sekedar formalitas, melainkan forum strategis untuk menyatukan arah kebijakan dan memastikan kinerja berjalan efektif.
“Harus bisa saling menghargai. Ini forum penting,” katanya.
Kondisi ini semakin terasa janggal karena di saat pimpinan daerah telah siap mengikuti briefing, banyak ASN justru belum menunjukkan kesiapan. Situasi tersebut dinilai bertolak belakang dengan semangat efisiensi yang sedang digaungkan.
Sebelumnya, dalam apel pagi, Aep telah menekankan berbagai kebijakan penghematan, mulai dari penggunaan transportasi hemat, berbagi kendaraan dinas, hingga penerapan work from home (WFH). Bahkan, sistem absensi berbasis lokasi serta pemantauan kinerja oleh BKPSDM kini diperketat.
Langkah efisiensi ini diperkirakan mampu menghemat anggaran hingga Rp1 miliar sampai Rp2 miliar. Namun, tanpa kedisiplinan ASN, kebijakan tersebut berpotensi hanya menjadi slogan tanpa dampak nyata.
Kini publik menunggu, apakah ancaman sanksi dan mutasi benar-benar ditegakkan, atau kembali menjadi peringatan yang diabaikan. Yang jelas, pesan Aep sudah tegas: reformasi birokrasi tidak akan berjalan tanpa disiplin.