KARAWANG – Rencana pengelolaan pasar Pemda di wilayah Kecamatan Cibuaya mulai menuai sorotan tajam. Ketua Koordinator Wilayah (Korwil) 3 Ormas Gerakan Siliwangi Indonesia (GSI) DPD Karawang, Rocky Nurdin, angkat bicara dan mengingatkan potensi masalah besar di balik kebijakan yang saat ini terkesan “manis” di awal.
Menurut Rocky, ada sejumlah persoalan krusial yang hingga kini belum dijelaskan secara gamblang oleh pihak Kecamatan Cibuaya. Mulai dari retribusi pasar, status kepemilikan lapak, hingga potensi perubahan aturan di masa depan yang dinilai bisa merugikan pedagang kecil.
“Katanya tidak memberatkan, bahkan di awal gratis. Tapi pertanyaannya, ini gratis sampai kapan? Retribusinya nanti seperti apa? Ini belum jelas,” tegas Rocky, Senin (20/4/2026).
Ia menilai, ketidakjelasan ini bukan persoalan sepele. Justru di situlah letak “bom waktu” yang bisa memicu konflik di kemudian hari ketika pasar sudah ramai dan pedagang terlanjur bergantung pada lokasi tersebut.
Lebih jauh, Rocky menyoroti status hukum lapak yang ditempati pedagang. Hingga kini belum ada kepastian apakah lapak tersebut akan menjadi hak milik, hak pakai, atau sekedar sewa yang sewaktu-waktu bisa berubah kebijakannya.
“Pedagang butuh kepastian, bukan janji. Kalau mereka sudah lama berjualan, lalu statusnya apa? Jangan sampai sewaktu-waktu digeser atau dibebani aturan baru,” ujarnya.
Ia kemudian membandingkan dengan sistem di pasar Rengasdengklok yang dinilai lebih transparan. Di sana, pedagang memiliki skema jelas berupa angsuran dengan hak pakai hingga 30 tahun, sehingga ada jaminan keberlangsungan usaha.
“Di pasar Rengasdengklok itu jelas. Pedagang tahu hak mereka sampai puluhan tahun. Nah, di sini bagaimana? Ini yang harus dibuka dari awal, jangan setengah-setengah,” katanya.
Rocky juga mengingatkan potensi praktik “jebakan kebijakan”, di mana aturan dibuat ringan di awal untuk menarik minat pedagang, namun berubah setelah aktivitas ekonomi berkembang pesat.
“Jangan sampai awalnya dibuat gratis supaya ramai, tapi setelah pasar hidup justru muncul tekanan baru. Ini yang sering terjadi di banyak tempat,” kritiknya.
Sebagai bentuk kontrol sosial, Rocky menegaskan pihaknya akan terus mengawal kebijakan tersebut agar tetap transparan dan berpihak pada masyarakat kecil. Ia mendesak pemerintah setempat untuk segera memberikan penjelasan resmi yang utuh, bukan sekedar pernyataan lisan.
“Yang dibutuhkan pedagang itu sederhana: kejelasan dan konsistensi. Jangan sampai kebijakan berubah di tengah jalan. Apa yang dijanjikan di awal, itu yang harus dipegang,” pungkasnya.
Sorotan ini pun berpotensi memantik reaksi publik, terutama dari para pedagang yang kini menunggu kepastian, apakah benar pasar ini akan menjadi peluang, atau justru menyimpan resiko di kemudian hari.
Penulis: Alim