Bekasi – Komitmen efisiensi anggaran yang selama ini digaungkan oleh Plt Bupati Bekasi kini menuai sorotan tajam. Publik mulai mempertanyakan konsistensi kebijakan tersebut setelah muncul dugaan praktik pemborosan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) yang digelar oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Bekasi bersama pihak ketiga.
Alih-alih mencerminkan penghematan, kegiatan yang dilaksanakan di hotel berbintang di Bandung ini justru disebut-sebut membebani keuangan desa secara signifikan. Setiap peserta dibebankan biaya kontribusi sebesar Rp7.000.000. Dengan komposisi peserta dari unsur Kepala Desa, Ketua BPD, Kaur Keuangan, hingga Operator Siskeudes, total pengeluaran per desa bisa mencapai Rp28.000.000.
Angka tersebut bukan sekedar nominal, melainkan potensi pengalihan anggaran desa dari kebutuhan prioritas seperti infrastruktur dan pelayanan publik ke kegiatan yang dinilai minim urgensi.
Sorotan pun mengarah ke pucuk pimpinan daerah di Kabupaten Bekasi. Banyak pihak menilai kegiatan ini sulit terjadi tanpa adanya restu, atau setidaknya pembiaran, dari kepala daerah.
Sekretaris DPD IWO Indonesia Kabupaten Bekasi, Karno Jikar, angkat bicara dengan nada keras.
“Sangat ironis. Di satu sisi Plt Bupati bicara soal optimalisasi anggaran untuk rakyat, tapi di sisi lain membiarkan bawahannya ‘menguras’ dana desa untuk kegiatan seremonial di hotel mewah. Rp28 juta per desa itu bukan angka kecil, itu uang rakyat,” tegasnya, Rabu (29/4/2026).
Karno juga menyoroti substansi kegiatan yang dinilai tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan. Menurutnya, materi seperti studi tiru koperasi dan pengarahan teknis sebenarnya bisa dilaksanakan di dalam daerah atau bahkan secara daring, tanpa harus menginap selama empat hari.
Kegiatan yang dijadwalkan pada 27–30 April 2026 itu mencakup:
• Hari pertama: Check-in hotel dan pembukaan oleh DPMD serta pihak penyelenggara.
• Hari kedua: Studi tiru ke Desa Cibiru Wetan.
• Hari ketiga: Pengarahan dari DPMD Provinsi Jawa Barat.
• Hari keempat: Penutupan dan pembagian sertifikat.
Namun, porsi waktu yang besar untuk perjalanan dan seremoni justru memperkuat dugaan bahwa kegiatan ini lebih bersifat formalitas ketimbang kebutuhan strategis.
Lebih jauh, IWO Indonesia mencurigai adanya potensi “main mata” antara birokrasi dengan pihak penyelenggara, yakni Yayasan Meraki Management Indonesia.
“Jangan sampai ini hanya proyek setoran berkedok pelatihan. Jika benar komitmennya efisiensi, maka hentikan kegiatan luar daerah yang membebani desa. Jika tidak, publik berhak menilai bahwa slogan efisiensi itu hanya lip service,” tambah Karno.
Desakan kini mengarah pada transparansi dan evaluasi menyeluruh terhadap kegiatan tersebut. Publik menunggu langkah tegas dari Plt Bupati Bekasi: apakah akan membenahi praktik yang dianggap menyimpang ini, atau justru membiarkannya terus berlangsung di balik narasi efisiensi.