Karawang — Aroma dugaan permainan dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Karawang mulai menyeruak ke publik. Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWOI) DPD Karawang menyoroti keras dugaan adanya koperasi yang dinilai tidak memenuhi aturan namun tetap leluasa menjadi supplier bahan kebutuhan ke belasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) MBG.
Sorotan tajam itu disampaikan Ketua IWOI DPD Karawang, Syuhada Wisastra, Selasa (19/5/2026), setelah muncul sejumlah temuan lapangan terkait dugaan keterlibatan koperasi bermasalah dalam program strategis pemerintah tersebut.
Menurut Syuhada, program MBG bukan proyek sembarangan. Program yang menyangkut kebutuhan pangan dan gizi masyarakat, khususnya anak-anak, seharusnya dijalankan oleh pihak-pihak yang profesional, legal, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Jangan sampai ada koperasi yang tidak jelas legalitasnya, tidak pernah RAT, tidak pernah rapat anggota, tetapi tiba-tiba bisa masuk menjadi supplier belasan SPPG MBG. Ini patut dipertanyakan,” tegasnya.
Sebagai praktisi manajemen dan HRD yang juga pernah menjadi pengurus koperasi usaha pondokan, Syuhada menilai banyak pihak mulai abai terhadap prinsip dasar koperasi. Padahal, dalam sistem koperasi, rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi yang menentukan seluruh keputusan strategis, termasuk kerja sama bisnis dalam program pemerintah.
“Kalau koperasi mau mengambil kerja sama besar seperti supplier MBG, harus ada keputusan rapat anggota. Tidak boleh hanya diputuskan satu dua orang pengurus. Kalau RAT tidak pernah dilakukan, anggota tidak pernah dilibatkan, lalu membawa nama koperasi untuk proyek besar, ini berbahaya,” ujarnya.
Ia bahkan mengingatkan adanya potensi praktik “pinjam bendera koperasi” yang hanya dijadikan alat formalitas untuk masuk ke sistem pengadaan program pemerintah.
“Jangan sampai koperasi hanya dijadikan kedok administrasi. Ini yang harus dibongkar. Kalau benar ada koperasi seperti itu, maka bukan hanya tata kelolanya yang bermasalah, tapi juga berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap program MBG,” katanya.
IWOI DPD Karawang mendesak pengawas SPPG tingkat kabupaten, dinas koperasi terkait, serta pihak berwenang lainnya segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Pemeriksaan, kata dia, tidak boleh hanya sebatas dokumen permukaan.
“Periksa semuanya. Legalitas badan hukumnya, RAT-nya, keputusan rapat anggotanya, rekening koperasinya, pengurusnya, pola transaksinya, sampai harga barang yang dipasok ke SPPG MBG. Kalau memang tidak sesuai aturan, hentikan dulu supplier tersebut,” tegas Syuhada.
Pernyataan itu dipastikan akan memantik perhatian publik, mengingat Program MBG merupakan salah satu program prioritas pemerintah yang menyangkut anggaran besar dan kebutuhan pangan masyarakat.
Syuhada juga mengingatkan bahwa koperasi sejatinya dibentuk untuk memperkuat ekonomi anggota dan masyarakat, bukan dijadikan kendaraan segelintir kelompok demi menguasai proyek pengadaan.
“Kami mendukung koperasi dilibatkan dalam program MBG. Tapi koperasinya harus sehat, legal, aktif, transparan, menjalankan RAT, dan benar-benar melibatkan anggota. Bukan koperasi dadakan atau koperasi yang hanya muncul saat ada proyek,” ungkapnya.
Lebih jauh, IWOI DPD Karawang mengaku akan melakukan audiensi langsung dengan koperasi-koperasi terkait, pihak SPPG, hingga dinas terkait guna memastikan dugaan tersebut tidak dibiarkan berlarut-larut.
“Program MBG ini jangan sampai ternoda oleh dugaan permainan supplier, mark-up harga, atau koperasi tidak jelas yang dipaksakan masuk sistem. Kalau ada indikasi seperti itu, harus segera dibersihkan. Karena yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran negara, tapi juga kualitas makanan untuk masyarakat,” pungkasnya.
Penulis: Alim