Karawang — Setelah sebelumnya menjadi sorotan publik karena dianggap bungkam terkait pengelolaan dana ketahanan pangan sebesar Rp270 juta, Ketua BUMDes Amansari Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, Ujang Sonjaya akhirnya memberikan klarifikasi panjang mengenai perjalanan, realisasi anggaran, hingga berbagai tantangan yang dihadapi dalam menjalankan BUMDes.
Dalam keterangannya, Ujang menegaskan dirinya tidak pernah berniat menutup-nutupi pengelolaan anggaran. Ia mengaku selama ini seluruh laporan pertanggungjawaban (SPJ) telah dibuat dan disampaikan kepada pemerintah desa hingga DPMD.
“Saya mah tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua terbuka. Kemarin waktu audiensi di BPD juga SPJ sudah saya bawa. Laporan sudah disampaikan ke kepala desa, ke DPMD juga sudah,” ujar Ujang, Selasa (19/5/2026).
Menurutnya, polemik yang berkembang saat ini terjadi karena masyarakat belum mengetahui secara rinci perjalanan dan kondisi riil pengelolaan BUMDes di lapangan. Ia bahkan mengaku selama ini lebih banyak berkorban secara pribadi demi menjaga program tetap berjalan.
“Kadang orang tahunya dana besar. Padahal di lapangan berat. Operasional keluar terus. Sampai ganti motor, biaya jalan, tenaga, waktu, itu semua ada pengorbanannya,” katanya.
Ujang menjelaskan, dana ketahanan pangan sebesar Rp270 juta digunakan untuk beberapa program usaha. Di antaranya peternakan domba, usaha air galon, budidaya ikan nila dan ikan air tawar lainnya, hingga pengelolaan sampah.
Untuk tahap pertama, sebagian anggaran digunakan untuk usaha domba dan air galon. Hasil penjualan domba kemudian diputar kembali untuk operasional dan pengembangan usaha.
Sementara pada tahap kedua, anggaran difokuskan pada budidaya ikan. Ia menyebut pembelian ikan, waring, timbangan, hingga perlengkapan lainnya memakan biaya cukup besar.
“Beli ikan, beli waring, timbangan dan lain-lain. Itu ada semua di SPJ. Kadang pengeluaran di lapangan juga di luar estimasi,” jelasnya.
Namun Ujang mengakui, usaha budidaya ikan sempat mengalami kendala saat panen. Sebagian ikan disebut hilang dan hasil panen tidak sesuai harapan sehingga mempengaruhi pemasukan BUMDes.
Selain sektor ketahanan pangan, BUMDes Amansari juga menjalankan pengelolaan sampah bekerja sama dengan pihak RSUD Rengasdengklok. Namun menurut Ujang, usaha tersebut pun tidak selalu menghasilkan keuntungan besar karena tingginya biaya operasional.
“Orang tahunya gampang. Padahal narik sampah itu berat. Mobil, solar, biaya buang, semuanya keluar. Kadang malah nombok,” ungkapnya.
Ia bahkan mengaku para pengurus BUMDes selama ini belum pernah menerima gaji tetap karena keuntungan usaha masih minim.
“Pengurus itu kerja bakti. Belum ada gaji tetap. Yang ada pengorbanan waktu, tenaga, biaya pribadi juga,” katanya.
Meski demikian, Ujang berharap BUMDes Amansari ke depan bisa berkembang lebih baik dan menghasilkan keuntungan nyata bagi desa maupun pengurus.
“Kita ingin BUMDes maju dan berkembang. Minimal ada keuntungan untuk desa dan pengurus. Tapi memang menjalankan usaha lewat birokrasi itu tidak semudah usaha profesional biasa,” tuturnya.
Pernyataan Ujang kini menjadi perhatian masyarakat setelah sebelumnya muncul desakan publik agar pengelolaan dana ketahanan pangan dilakukan secara transparan. Warga berharap seluruh realisasi anggaran benar-benar dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Desa Amansari.
Penulis: Alim