KARAWANG – Ketegangan antara warga Desa Tamelang, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang dengan pengelola kawasan industri DIP (Dean Industrial Park) PT Dean Shoes semakin terbuka ke publik. Di tengah geliat investasi dan ekspansi industri, muncul pertanyaan yang kini menggema dari masyarakat sekitar: siapa sebenarnya yang menikmati manfaat keberadaan kawasan industri tersebut?
Karang Taruna Wiratama Cakra Mandala Desa Tamelang secara terbuka menyuarakan kekecewaan mereka. Warga menilai keberadaan kawasan industri yang setiap hari memanfaatkan akses dan infrastruktur yang bersinggungan dengan wilayah Desa Tamelang belum memberikan dampak ekonomi yang dirasakan secara adil oleh masyarakat setempat.
Ketua Karang Taruna Wiratama Cakra Mandala, Samsudin Setiawan, menegaskan bahwa tuntutan warga bukanlah untuk menghambat investasi, melainkan meminta adanya keadilan dan keterlibatan masyarakat lokal dalam manfaat ekonomi yang dihasilkan kawasan industri tersebut.
“Kita sebenarnya ingin bersinergi dengan perusahaan. Di sini ada potensi dan manfaat yang seharusnya bisa dinikmati bersama. Walaupun secara administratif kawasan itu masuk Desa Mekarjaya, tetapi akses utama dan dampaknya juga dirasakan masyarakat Desa Tamelang. Yang kami pertanyakan, kenapa tidak bisa berbagi dengan desa kami?” tegas Samsudin, Kamis (25/6/2026).
Pernyataan tersebut seolah menjadi representasi keresahan yang selama ini berkembang di tengah masyarakat. Warga merasa hadirnya industri besar belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah sekitar.
Audiensi Ditolak, Kekecewaan Warga Memuncak
Situasi semakin memanas setelah rombongan Karang Taruna yang datang dengan tujuan audiensi mengaku tidak mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan pihak pengelola kawasan.
Sekretaris Karang Taruna Wiratama Cakra Mandala, Denis Alfian, menyebut langkah audiensi dilakukan sebagai upaya membangun komunikasi dan mencari solusi. Namun harapan tersebut pupus karena pertemuan yang direncanakan tidak terlaksana.
“Hari ini kami tidak diterima audiensi. Namun kami akan terus melakukan konsolidasi, termasuk dengan Karang Taruna Kabupaten Karawang. Kami ingin mencari penyelesaian yang baik dan berpihak kepada masyarakat,” ujarnya.
Menurut Denis, pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat melalui jalur organisasi dan dialog yang lebih luas.
“Kami ingin bisa bersinergi dengan pengelola kawasan maupun perusahaan-perusahaan yang ada di dalamnya. Itu harapan kami,” tambahnya.
Desa Tamelang Merasa Hanya Jadi Penonton
Di sisi lain, Pengurus Karang Taruna, Jaja, menilai selama ini terdapat hambatan komunikasi yang membuat masyarakat sulit menjalin kemitraan langsung dengan pengelola kawasan industri.
Padahal, menurutnya, tujuan utama kedatangan mereka bukan untuk melakukan tekanan, melainkan membuka ruang kerja sama yang saling menguntungkan.
“Kami datang untuk audiensi. Tujuannya membangun kemitraan dan membicarakan peluang bagi masyarakat sekitar. Tapi selalu ada filter dan hambatan sehingga komunikasi tidak berjalan sebagaimana mestinya,” kata Jaja.
Ia menyoroti fakta bahwa Desa Tamelang menjadi salah satu wilayah yang terdampak langsung oleh aktivitas kawasan industri, terutama dari sisi akses mobilitas dan lalu lintas kawasan.
“Kami memiliki akses jalan yang digunakan menuju kawasan. Tetapi masyarakat merasa belum dilibatkan secara maksimal,” ujarnya.
Pernyataan itu memunculkan pertanyaan yang lebih besar: apakah masyarakat sekitar hanya menjadi penonton di tengah pertumbuhan industri yang berlangsung di depan mata mereka sendiri?
Ancaman Aksi Lanjutan Menguat
Samsudin mengingatkan bahwa aksi penyampaian aspirasi yang dilakukan warga merupakan bentuk kekecewaan setelah berbagai upaya komunikasi sebelumnya dianggap tidak membuahkan hasil.
“Kami tidak ingin situasi seperti ini mempengaruhi iklim investasi. Tapi ini adalah langkah terakhir yang bisa kami lakukan setelah berbagai upaya komunikasi dan mediasi sebelumnya tidak membuahkan hasil. Jika tetap tidak ada respons, kami akan melakukan langkah lanjutan,” tegasnya.
Pernyataan tersebut menjadi sinyal bahwa potensi aksi yang lebih besar masih terbuka apabila tidak ada langkah konkret dari pihak pengelola kawasan untuk membuka ruang dialog.
Polisi: Ini Soal Komunikasi dan Komitmen
Menanggapi dinamika tersebut, Kapolsek Purwasari, Iptu Cahya Hardiansyah, S.H., menyatakan bahwa pihak kepolisian telah melakukan pemantauan terhadap situasi yang berkembang.
Menurutnya, persoalan yang terjadi lebih mengarah pada masalah komunikasi dan komitmen jadwal pertemuan dibanding konflik terbuka antara masyarakat dan pengelola kawasan.
“Sebenarnya kami sudah memonitor. Ini lebih kepada persoalan komunikasi dan komitmen. Jika ingin bertemu atau menyampaikan sesuatu, tentu harus melalui mekanisme dan penjadwalan yang disepakati bersama. Ini soal saling menghargai komitmen,” jelasnya.
Investasi Besar, Pertanggungjawaban Sosial Kecil?
Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa keberhasilan investasi tidak hanya diukur dari jumlah pabrik yang berdiri atau nilai modal yang masuk. Hubungan harmonis dengan masyarakat sekitar juga menjadi faktor penting dalam menjaga keberlangsungan usaha.
Kini sorotan publik mengarah kepada pengelola kawasan DIP PT Dean Shoes. Akankah mereka membuka ruang dialog dan membangun kemitraan yang lebih inklusif dengan masyarakat Desa Tamelang? Ataukah tuntutan warga akan terus bergulir hingga berubah menjadi gelombang aksi yang lebih besar?
Di tengah deretan bangunan industri yang terus berkembang, satu pertanyaan masih menggantung di udara: Jika kawasan industri tumbuh di sekitar masyarakat, mengapa masyarakat merasa tidak ikut tumbuh bersama?