Karawang – Pernyataan keras dilontarkan Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Dari Utara (GARDU), Koko Baraya, yang menyerukan gerakan STOP MBG dan STOP KDMP. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa masyarakat Indonesia mencintai Negara Kesatuan Republik Indonesia dan memiliki kepentingan yang sama, yakni menyelamatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan bangsa.
Menurut Koko Baraya, kritik terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) bukanlah bentuk perlawanan terhadap pemerintah ataupun upaya merongrong kekuasaan. Sebaliknya, ia menyebut kritik tersebut sebagai bagian dari kontrol sosial yang dilakukan masyarakat demi memastikan penggunaan anggaran negara berjalan efektif, transparan, dan tepat sasaran.
“Rakyat Indonesia ingin menyelamatkan APBN negara, bukan merongrong kekuasaan. Kami mencintai Indonesia dan ingin anggaran negara benar-benar digunakan untuk kepentingan masa depan bangsa,” tegasnya, Kamis (25/6/2026).
Koko menilai pelaksanaan program MBG masih menyisakan banyak persoalan yang menjadi perhatian publik. Mulai dari kasus keracunan makanan yang sempat mencuat di sejumlah daerah, hingga berbagai dugaan penyimpangan dalam pengadaan barang dan jasa yang menurutnya harus diusut secara terbuka oleh aparat penegak hukum.
Ia mempertanyakan mengapa sejumlah kasus yang menjadi sorotan masyarakat belum menghasilkan penetapan pihak yang bertanggung jawab secara hukum, sehingga memunculkan kecurigaan dan ketidakpercayaan publik terhadap pengelolaan program tersebut.
“Dari awal rakyat mengawasi. Ketika muncul kasus keracunan, publik bertanya-tanya mengapa belum ada pihak yang ditetapkan bertanggung jawab. Belum lagi isu jual beli titik dan pengadaan barang yang terus menjadi perbincangan,” ujarnya.
Lebih jauh, Koko menilai kebutuhan paling mendasar bagi generasi muda Indonesia bukanlah program makan gratis, melainkan akses pendidikan yang benar-benar gratis dan berkualitas hingga jenjang perguruan tinggi.
Menurutnya, investasi terbesar bangsa terletak pada pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan konsumsi jangka pendek. Ia juga menyoroti kondisi para tenaga pendidik yang dinilai masih menghadapi berbagai keterbatasan kesejahteraan.
“Anak bangsa membutuhkan pendidikan gratis sampai perguruan tinggi. Masa depan Indonesia dibangun dari kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru. Jika APBN difokuskan untuk mencetak generasi terdidik, dampaknya akan jauh lebih besar bagi kemajuan bangsa,” katanya.
Pernyataan tersebut dipastikan akan memicu perdebatan di tengah masyarakat. Di satu sisi, pemerintah mengklaim program MBG bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia dan menekan angka stunting. Namun di sisi lain, sejumlah kelompok masyarakat sipil mempertanyakan efektivitas program tersebut dibanding kebutuhan mendesak lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
Kini pertanyaannya, apakah APBN lebih tepat difokuskan pada program makan bergizi gratis atau justru dialihkan untuk menjamin pendidikan gratis hingga perguruan tinggi bagi seluruh anak bangsa? Perdebatan itu diperkirakan akan terus menghangat seiring meningkatnya pengawasan publik terhadap penggunaan uang negara.