Karawang – Kesabaran warga Dusun Junti, Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya, Kabupaten Karawang, tampaknya benar-benar berada di ujung batas. Proyek perbaikan jalan yang semula diharapkan menjadi solusi kini justru memicu gelombang keluhan. Warga menilai pekerjaan diduga berjalan lamban, bahkan disebut beberapa kali ditinggalkan dalam kondisi jalan masih terbongkar, sehingga aktivitas masyarakat terganggu setiap hari.
Kekecewaan itu disampaikan langsung oleh seorang warga yang juga merupakan pengendara sepeda motor. Di tengah kepulan debu yang setiap hari mereka hadapi, ia meminta Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, turun langsung meninjau lokasi.
“Pak Dedi, Pak Dedi, tolong lihat jalan di Dusun Junti, Desa Kutagandok, Kecamatan Kutawaluya. Sudah dibongkar, tapi ditinggalkan begitu saja. Kami tidak tahu kapan akan dilanjutkan. Baru sedikit diperbaiki, dibongkar lagi. Jadi ngebul sepanjang jalan ini. Kami yang setiap hari lewat jadi susah,” ujarnya, Selasa (14/7/2026).
Menurut warga, kondisi jalan yang dipenuhi material bekas bongkaran memaksa pengendara roda dua maupun roda empat memperlambat laju kendaraan demi menghindari kecelakaan. Saat cuaca panas, debu beterbangan hingga mengganggu jarak pandang dan dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan warga sekitar.
Ironisnya, proyek yang semestinya meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan justru dinilai menghadirkan persoalan baru. Warga mempertanyakan mengapa proses pengerjaan berlangsung begitu lama dan kapan proyek tersebut benar-benar akan diselesaikan.
Sorotan terhadap proyek ini bukan kali pertama mencuat. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Gerakan Rakyat Dari Utara (GARDU), Koko Baraya, juga menyoroti dugaan minimnya penerapan standar keselamatan kerja di lokasi proyek. Ia menyebut tidak terlihat rambu-rambu peringatan, pembatas area pekerjaan, maupun pengamanan lalu lintas yang memadai untuk melindungi pengguna jalan.
Kondisi tersebut memunculkan desakan agar kontraktor pelaksana, pengawas lapangan, serta Dinas PUPR Kabupaten Karawang segera melakukan evaluasi menyeluruh. Masyarakat berharap proyek dipercepat, pengawasan diperketat, dan seluruh standar keselamatan dipenuhi agar tidak ada lagi warga yang menjadi korban akibat pekerjaan yang belum selesai.
Kini publik menanti langkah konkret dari pihak-pihak yang bertanggung jawab. Jangan sampai proyek yang menggunakan anggaran untuk kepentingan masyarakat justru menyisakan pertanyaan besar mengenai penyelesaian pekerjaan, pengawasan, dan keselamatan pengguna jalan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak kontraktor maupun instansi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut belum memberikan keterangan resmi. Media Ulas Berita membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi kepada seluruh pihak terkait sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai bentuk komitmen terhadap pemberitaan yang berimbang.
Penulis: Alim