KEBUMEN — Kabar mengenai dugaan penahanan seorang mantan Bupati Kebumen oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi perhatian publik. Sosok yang disebut merupakan mantan penyidik KPK sebelum menjabat sebagai Bupati Kebumen itu diduga terseret perkara korupsi yang berkaitan dengan sejumlah proyek saat dirinya memimpin Kabupaten Kebumen.
Informasi tersebut disampaikan Bejo Suhendro, dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK-PANRI) Jawa Tengah.
Menurut Bejo, salah satu proyek yang menjadi sorotan adalah rehabilitasi Alun-Alun Kebumen dengan nilai sekitar Rp10 miliar. Selain proyek tersebut, pihaknya mengaku tengah menelusuri sejumlah kegiatan dan proyek lain, baik yang dilaksanakan melalui mekanisme kontraktual maupun penunjukan langsung di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen.
“Salah satu yang menjadi sorotan adalah proyek rehabilitasi Alun-Alun Kebumen sekitar Rp10 miliar. Namun, masih ada proyek-proyek lain yang perlu ditelusuri,” ujar Bejo, Selasa (15/9/2026).
Tak berhenti di sektor pekerjaan fisik, Bejo juga menyinggung dugaan persoalan pengelolaan iuran BPJS yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Kebumen.
Ia menyebut pihaknya tengah melakukan penelusuran terhadap informasi mengenai dana yang dihimpun dari masyarakat dan dugaan ketidaksesuaian dalam penyetorannya. Namun, tudingan tersebut masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
“Informasi ini masih kami telusuri. Jika memang ada penyimpangan, tentu harus dibuktikan dengan dokumen dan data yang jelas,” katanya.
Mantan Penyidik KPK Jadi Sorotan
Kasus ini dinilai semakin menarik perhatian karena sosok mantan kepala daerah tersebut sebelumnya dikenal memiliki latar belakang sebagai penyidik KPK.
Publik pun mempertanyakan bagaimana mungkin seorang pejabat yang pernah berada di lembaga antirasuah kemudian justru dikaitkan dengan dugaan tindak pidana korupsi ketika memimpin sebuah daerah.
Bejo mengatakan, latar belakang seseorang tidak boleh dijadikan jaminan bahwa praktik korupsi otomatis dapat dicegah.
Menurutnya, integritas seorang pemimpin pada akhirnya harus dibuktikan melalui kebijakan, transparansi pengelolaan anggaran, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat.
“Jabatan dan latar belakang seseorang tidak boleh menjadi jaminan bahwa dirinya bebas dari persoalan korupsi. Yang paling penting adalah bagaimana amanah itu dijalankan,” tegasnya.
Publik Menunggu Bukti, Bukan Sekedar Pernyataan
Sorotan terhadap dugaan korupsi di Kebumen kini menjadi ujian bagi aparat penegak hukum untuk membuka perkara secara terang-benderang apabila memang terdapat bukti yang cukup.
Masyarakat tentu berhak mengetahui apakah proyek-proyek yang menggunakan uang negara tersebut telah dilaksanakan sesuai aturan, apakah anggarannya digunakan sebagaimana mestinya, serta apakah terdapat pihak-pihak yang memperoleh keuntungan secara melawan hukum.
Di sisi lain, seluruh tuduhan terhadap mantan Bupati maupun pihak lain yang disebut dalam informasi tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum. Prinsip praduga tak bersalah juga harus tetap dihormati sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Bejo menilai, pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada penangkapan atau penahanan seorang pejabat. Menurutnya, jika dugaan penyimpangan terbukti, seluruh pihak yang terlibat harus dimintai pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum.
Ia juga mendorong agar penegak hukum mengusut secara menyeluruh apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam proyek-proyek lain di lingkungan Pemkab Kebumen.
“Jangan hanya berhenti pada satu proyek. Kalau memang ada indikasi dalam kegiatan lainnya, semuanya harus diperiksa berdasarkan bukti,” ujarnya.
Korupsi dan Ancaman terhadap Uang Rakyat
Kasus ini kembali membuka persoalan klasik dalam tata kelola pemerintahan: ketika kewenangan dan anggaran publik berada di tangan pejabat yang tidak memiliki integritas, masyarakat menjadi pihak yang paling dirugikan.
Anggaran yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta kesejahteraan masyarakat justru berpotensi tersedot apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Karena itu, transparansi anggaran dan pengawasan publik menjadi sangat penting.
LKPK-PANRI Jawa Tengah menyatakan akan terus melakukan penelusuran terhadap informasi yang berkembang di masyarakat Kebumen dan menyerahkan dugaan tindak pidana yang memiliki bukti kepada aparat penegak hukum yang berwenang.
Kini publik menunggu satu hal: apakah dugaan tersebut benar-benar memiliki dasar hukum dan bukti yang kuat, atau hanya sebatas informasi yang berkembang di tengah masyarakat.
Jika memang terdapat bukti, proses hukum harus berjalan tanpa pandang bulu. Namun jika tudingan tidak terbukti, pihak yang dituduh juga berhak mendapatkan pemulihan nama baik.
Sebab dalam perkara korupsi, yang dipertaruhkan bukan hanya nama seorang pejabat, melainkan kepercayaan masyarakat dan uang negara yang bersumber dari rakyat.