KARAWANG — Pemerintah Kabupaten Karawang tengah mendorong transformasi pelayanan publik melalui peluncuran TANGKAR SuperApps, sebuah platform digital yang digadang-gadang menjadi pintu masuk berbagai layanan masyarakat dalam satu aplikasi.
TANGKAR menghimpun sejumlah kanal, mulai dari berita dan informasi, layanan publik, lowongan kerja, pengaduan masyarakat hingga informasi stunting.
Namun, di balik ambisi menghadirkan layanan publik serba digital tersebut, muncul pertanyaan yang tak kalah penting: seberapa siap dan seberapa aman sistem yang digunakan untuk mengelola data masyarakat Karawang?
Pertanyaan itu mencuat setelah beredarnya Laporan Analisis Keamanan dan Kelayakan Aplikasi TANGKAR tertanggal 15 September 2026. Analisis dilakukan secara statis terhadap base APK TANGKAR versi 1.0.3 menggunakan metode Static Application Security Testing (SAST).
Laporan tersebut memang mencatat sejumlah fondasi keamanan yang sudah tersedia. Namun, pada saat yang sama, ditemukan sejumlah aspek yang dinilai masih membutuhkan penguatan.
Yang paling menyita perhatian adalah adanya dua temuan beresiko tinggi, yakni aturan keamanan backend Firebase yang belum dapat diverifikasi serta konfigurasi pencadangan data aplikasi yang masih mengikuti pengaturan bawaan.
Selain itu, laporan mencatat tiga temuan beresiko sedang serta sejumlah catatan lain yang berkaitan dengan konfigurasi keamanan aplikasi.
Backend Firebase Jadi Titik Kritis
Salah satu persoalan yang patut mendapat perhatian berada pada sisi backend Firebase.
Laporan menyebut keamanan data warga sangat bergantung pada Security Rules di sisi server. Karena konfigurasi tersebut tidak terdapat di dalam APK, keamanan backend belum dapat dipastikan hanya melalui analisis statis.
Rekomendasi yang diberikan antara lain melakukan audit terhadap aturan keamanan backend, menerapkan pembatasan akses berdasarkan autentikasi dan kepemilikan data, serta memastikan penyimpanan data pengaduan, identitas pelapor maupun lampiran masyarakat tidak dapat diakses akibat kesalahan konfigurasi.
Artinya, persoalan yang harus dijawab bukan hanya apakah aplikasi bisa digunakan, tetapi apakah data di belakang aplikasi benar-benar terlindungi.
Temuan lain menyangkut konfigurasi pencadangan data. Pengaturan allowBackup disebut tidak secara eksplisit dinonaktifkan sehingga mengikuti nilai bawaan.
Laporan merekomendasikan peninjauan dan pengaturan ulang mekanisme pencadangan untuk mengurangi resiko tereksposnya data lokal maupun kredensial dalam kondisi tertentu.
Tak berhenti di sana, laporan juga merekomendasikan pembatasan kunci API Google, audit konfigurasi WebView, peninjauan izin aplikasi, pemeriksaan keamanan komunikasi jaringan hingga evaluasi penggunaan dua sistem notifikasi, yakni OneSignal dan Firebase Cloud Messaging.
Asep Kuncir: Jangan Bangga Dulu dengan Label Super-App
Sorotan tersebut mendapat perhatian dari pengamat kebijakan publik Asep Agustian, S.H., M.H., alias Asep Kuncir.
Menurut Asep Kuncir, peluncuran aplikasi pemerintah tidak semestinya hanya diukur dari kemasan, jumlah menu maupun seremoni peluncurannya.
Yang jauh lebih penting, kata dia, adalah keamanan sistem, perlindungan data masyarakat, kualitas pelayanan serta kemampuan pemerintah mempertanggungjawabkan teknologi yang digunakan.
“Jangan hanya bangga karena sudah meluncurkan aplikasi dan kemudian menyebutnya super-app. Yang harus dijawab adalah apakah sistemnya benar-benar siap, aman dan mampu melindungi data masyarakat. Jangan sampai pemerintah sibuk membuat aplikasi, tetapi lupa bahwa di belakang aplikasi itu ada data warga yang harus dijaga.”
Ia menilai temuan mengenai backend tidak seharusnya dianggap sebagai persoalan kecil.
Menurutnya, apabila terdapat komponen penting yang belum dapat diverifikasi, pemerintah perlu segera melakukan pengujian lebih lanjut sebelum persoalan berkembang menjadi risiko yang lebih besar.
“Kalau ada bagian penting yang belum bisa diverifikasi, ya segera diuji. Jangan dibiarkan menjadi tanda tanya. Pemerintah harus memastikan dari sisi server sampai aplikasinya benar-benar aman. Apalagi ini layanan publik pemerintah yang berhubungan dengan data masyarakat.”
Diskominfo Karawang Didesak Buka Hasil Pengujian
Asep Kuncir juga mempertanyakan sejauh mana proses evaluasi dan pengawasan teknologi informasi dilakukan sebelum TANGKAR diluncurkan dan diperkenalkan kepada masyarakat sebagai sebuah super-app.
Menurut dia, perangkat daerah yang menangani urusan komunikasi dan informatika tidak cukup hanya memastikan aplikasi berjalan.
Aspek keamanan, perlindungan data, integrasi sistem serta akuntabilitas pengelolaan teknologi juga harus menjadi bagian dari evaluasi.
“Diskominfo harus menjelaskan kepada publik, apa yang sudah diuji, apa yang belum diuji, siapa yang melakukan audit, bagaimana hasilnya dan apa tindak lanjutnya. Jangan sampai masyarakat hanya diberikan informasi bahwa ada super-app, tetapi tidak pernah dijelaskan bagaimana keamanan data mereka dijamin.”
Ia meminta setiap temuan keamanan ditindaklanjuti dengan langkah konkret.
“Kalau memang ada temuan, perbaiki. Kalau belum ada audit menyeluruh, lakukan audit. Kalau backend belum diverifikasi, segera verifikasi. Jangan defensif terhadap kritik. Kritik terhadap sistem digital pemerintah itu bagian dari pengawasan publik.”
Pertanyaan Besar: Benarkah Sudah Layak Disebut Super-App?
Persoalan lain yang juga menarik perhatian adalah penggunaan istilah “SuperApps.”
Dalam analisis terhadap APK yang diperiksa, karakteristik seperti Single Sign-On (SSO), kerangka mini-app modular serta pembayaran terintegrasi disebut belum terlihat.
Laporan tersebut kemudian menggambarkan TANGKAR secara teknis lebih dekat dengan portal atau agregator layanan berbasis WebView.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan publik: apakah TANGKAR memang telah memenuhi karakteristik sebuah super-app, atau istilah tersebut masih lebih banyak berfungsi sebagai identitas pemasaran?
Asep Kuncir menilai pemerintah perlu memiliki ukuran teknis dan pelayanan yang jelas.
“Jangan sampai istilah super-app hanya besar di nama, tetapi kecil dalam integrasi dan pengelolaan sistem. Kalau memang masih portal layanan, katakan portal. Kalau ingin menjadi super-app, bangun arsitekturnya secara bertahap sampai benar-benar memenuhi kebutuhan tersebut.”
Menurutnya, keberhasilan digitalisasi pemerintah tidak semestinya hanya dihitung berdasarkan jumlah menu yang tersedia dalam sebuah aplikasi.
Yang lebih penting adalah apakah layanan tersebut benar-benar terintegrasi, mudah digunakan, aman dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Anggaran Digital Juga Harus Transparan
Sorotan kemudian bergeser pada aspek anggaran.
Asep Kuncir mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang memberikan informasi yang proporsional mengenai proses pembangunan dan pemeliharaan TANGKAR, termasuk bagaimana pemerintah memastikan belanja teknologi memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Masyarakat berhak mendapatkan layanan digital yang aman dan berkualitas. Karena itu, setiap anggaran yang digunakan untuk membangun aplikasi harus bisa dipertanggungjawabkan. Jangan hanya menghitung berapa biaya membuat aplikasinya, tetapi juga berapa biaya pemeliharaan, pengamanan, audit dan pengembangannya.”
Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan sumber daya manusia teknologi informasi lokal.
“Karawang punya banyak anak muda dan tenaga IT yang kompeten. Pemerintah harus membuka ruang kolaborasi. Yang penting kompetensinya jelas, prosesnya transparan dan hasil pekerjaannya bisa dipertanggungjawabkan.”
Jangan Tunggu Ada Masalah Baru Bertindak
Semakin banyak layanan masyarakat dimasukkan ke dalam satu platform, semakin besar pula kebutuhan terhadap tata kelola keamanan yang kuat.
Laporan analisis merekomendasikan sejumlah langkah, mulai dari audit dan penguncian Firebase Security Rules, pengamanan pencadangan data, pembatasan kunci API, audit WebView, verifikasi komunikasi jaringan, pengurangan izin aplikasi hingga peninjauan sistem notifikasi.
Namun, laporan tersebut juga memberikan batasan penting: analisis dilakukan terhadap base APK.
Sejumlah aspek lain, seperti endpoint API backend, certificate pinning, penyimpanan token, logika autentikasi serta keamanan WebView secara menyeluruh, masih membutuhkan pengujian lanjutan melalui APK lengkap dan pengujian dinamis.
Dengan demikian, laporan tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan telah terjadi kebocoran data atau serangan terhadap TANGKAR. Justru, catatan tersebut menunjukkan adanya sejumlah area yang masih perlu diverifikasi dan diperkuat.
Di sinilah tantangan sebenarnya bagi Pemkab Karawang.
Peluncuran aplikasi bukan garis akhir. Justru setelah aplikasi digunakan masyarakat, tanggung jawab pemerintah semakin besar.
Asep Kuncir pun meminta evaluasi keamanan dilakukan secara profesional, berkala dan transparan.
“Peluncuran itu baru awal. Setelah aplikasi diluncurkan, justru tanggung jawab pemerintah semakin besar. Jangan menunggu ada kebocoran atau masyarakat menjadi korban baru kemudian sibuk mencari siapa yang salah. Keamanan harus dibangun sebelum masalah terjadi.”
Kini publik menunggu jawaban Pemkab Karawang dan Diskominfo: sejauh mana TANGKAR telah diuji, apa saja yang sudah diperbaiki, bagian mana yang masih dalam proses evaluasi, dan bagaimana pemerintah menjamin data masyarakat tetap aman?
Sebab, ketika sebuah aplikasi pemerintah membawa nama “SuperApps”, yang dipertaruhkan bukan sekedar reputasi sebuah aplikasi, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan digital pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, ruang hak jawab tetap terbuka bagi Diskominfo Kabupaten Karawang maupun Pemerintah Kabupaten Karawang untuk memberikan penjelasan mengenai proses pengujian, keamanan sistem, pengelolaan data serta tindak lanjut terhadap berbagai catatan dalam laporan analisis tersebut.
Penulis: Alim