MANDAILING NATAL | ULASBERITA.CLICK | Proyek pembangunan bronjong penahan banjir di Desa Sinonoan, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, menuai sorotan tajam dari masyarakat. Proyek tersebut diduga merupakan proyek “siluman” karena tidak dilengkapi dengan papan informasi resmi sebagaimana diatur dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Pantauan di lapangan pada Jumat (14/6/2025), terlihat sejumlah bronjong telah dipasang di bantaran sungai tanpa ada satu pun papan informasi yang menjelaskan sumber anggaran, nama pelaksana, nilai proyek, maupun durasi pengerjaan. Padahal, transparansi informasi merupakan hak publik yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Salah satu tokoh pemuda Desa Sinonoan, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan kekecewaannya terhadap pelaksanaan proyek tersebut. “Sampai sekarang kami tidak tahu ini proyek dari mana. Siapa yang tanggung jawab pun tidak jelas. Masa proyek sebesar ini tidak ada plangnya?” ujarnya, Rabu (19/6/2025).
Kondisi diperparah oleh fakta bahwa sebagian pekerja proyek berasal dari luar daerah. Dandi (27), seorang pekerja asal Padang Sidempuan, mengaku hanya diajak oleh keluarganya untuk bekerja di proyek tersebut. “Saya cuma ikut keluarga saya dari Padang Sidempuan kerja di sini. Saya tidak tahu siapa bosnya, saya hanya disuruh kerja pasang bronjong,” ungkapnya kepada wartawan.
Langkah rekrutmen tenaga kerja dari luar desa turut menimbulkan keresahan di kalangan pemuda lokal. Mereka menilai kesempatan kerja seharusnya diprioritaskan bagi warga sekitar, terlebih proyek tersebut berada di lingkungan mereka sendiri.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari Pemerintah Desa Sinonoan, Pemerintah Kecamatan Siabu, maupun instansi terkait lainnya. Ketiadaan tanggapan tersebut semakin menguatkan dugaan adanya pelanggaran prosedur dan lemahnya pengawasan dalam pelaksanaan proyek.
Masyarakat mendesak agar Inspektorat Daerah Mandailing Natal bersama aparat penegak hukum segera turun tangan dan melakukan audit menyeluruh. Dugaan penyimpangan anggaran dan pelanggaran administrasi harus segera diinvestigasi secara terbuka dan akuntabel.
Kasus ini menambah deretan proyek infrastruktur di Mandailing Natal yang disorot publik akibat minimnya transparansi dan pengawasan. Jika dibiarkan, praktik serupa dikhawatirkan akan terus merugikan masyarakat dan memperbesar celah bagi praktik korupsi di daerah.
Penulis: Magrifatullah