KARAWANG – Deklarasi damai yang digelar di Aula Tathya Dharaka Polresta Karawang, Senin (9/11/2026), bukan sekedar seremoni penandatanganan komitmen menjaga keamanan dan ketertiban. Di balik kesepakatan tersebut, terselip pesan keras dari sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM): jangan merasa paling berkuasa, jangan bertindak semaunya, dan jangan menjadikan atribut organisasi sebagai tameng untuk mengabaikan hukum.
Momentum deklarasi yang difasilitasi Polresta Karawang itu sekaligus menjadi panggung penegasan sikap Aliansi Ormas Karawang di tengah polemik yang menyeret organisasi Masyarakat Madura Asli (MADAS).
Namun, satu pertanyaan besar kini mengemuka: apakah deklarasi damai ini benar-benar mengakhiri ketegangan, atau hanya menjadi jeda sebelum polemik kembali memanas?
Ketua Umum LSM LASKAR NKRI, H. ME. Suparno yang akrab disapa Uwa Parno, mengingatkan bahwa tidak boleh ada organisasi kemasyarakatan yang merasa memiliki kekuasaan tanpa batas hingga mengabaikan prosedur organisasi maupun ketentuan hukum.
Menurutnya, setiap Ormas memiliki tata kelola, aturan internal, dan mekanisme yang wajib dihormati. Kebebasan berserikat dan berkumpul bukan berarti kebebasan untuk bertindak tanpa batas.
“Yang namanya Ormas itu ada tata cara, ada tata kelola, ada aturan organisasi kemasyarakatan. Semestinya tidak bisa dilakukan dengan menabrak prosedur yang ada. Semua harus berangkat dari aturan hukum,” tegas Uwa Parno.
UWA PARNO: KARAWANG TERBUKA UNTUK SIAPA SAJA, TAPI JANGAN ABAIKAN ETIKA!
Uwa Parno juga menyinggung beredarnya surat dari MADAS Provinsi Jawa Timur yang sebelumnya menjadi perhatian dalam polemik organisasi di Karawang.
Ia menegaskan, pihaknya tidak pernah mempermasalahkan kehadiran masyarakat Madura ataupun organisasi dari luar daerah. Bahkan, hubungan sosial dengan masyarakat Madura selama ini telah terjalin baik.
Ia menyebut sejumlah anggotanya sendiri berasal dari masyarakat Madura. Karena itu, menurutnya, persoalan yang berkembang jangan sampai digiring menjadi konflik antar suku.
“Karawang ini terbuka untuk siapa pun. Silahkan berusaha dan beraktivitas di Kabupaten Karawang dengan nyaman, damai, dan harmonis. Tetapi ada pepatah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Etika harus dikedepankan dan aturan harus dihormati,” ungkapnya.
Pesannya jelas: siapa pun berhak mencari penghidupan di Karawang, tetapi tidak seorang pun boleh merasa berada di atas aturan.
Uwa Parno juga menegaskan bahwa setiap dugaan pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme hukum. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang mengenakan atribut organisasi, memiliki jabatan, ataupun berasal dari kelompok tertentu.
ABAH WANDI BANTAH 26 ORMAS INGIN BUBARKAN MADAS: KAMI PERSOALKAN SIKAP PIMPINANNYA!
Sikap senada disampaikan Ketua DPD Laskar Merah Putih (LMP) Jawa Barat, Awandi Siroj atau yang akrab disapa Abah Wandi.
Ia meluruskan anggapan bahwa berkumpulnya 26 Ormas dan LSM di Karawang merupakan gerakan untuk membubarkan MADAS.
Menurutnya, persoalan yang disuarakan Aliansi Ormas Karawang bukan keberadaan MADAS sebagai organisasi, melainkan sikap dan tindakan H. Muhamad Toha Sugiarto yang dinilai memicu polemik serta ketegangan di tengah masyarakat.
“Pertemuan 26 Ormas itu bukan berarti membubarkan MADAS. Namun, kami menolak sikap H. Toha yang kami nilai selalu provokatif dan arogan di Karawang. Kami tidak menghendaki adanya tindakan yang berpotensi memprovokasi masyarakat Karawang,” tegas Abah Wandi.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa kritik yang disampaikan Aliansi Ormas Karawang diarahkan kepada sikap individu pimpinan, bukan terhadap identitas kesukuan maupun hak masyarakat untuk berorganisasi.
Meski demikian, polemik ini tetap membutuhkan penyelesaian yang objektif agar tidak berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.
PESAN MENOHOK UWA PARNO UNTUK H. TOHA: JANGAN MERASA PALING HEBAT!
Salah satu pernyataan yang paling menyita perhatian datang dari Uwa Parno ketika secara terbuka menyampaikan pesan kepada H. Muhamad Toha Sugiarto.
Dengan nada keras namun bernuansa mengingatkan, Uwa Parno meminta H. Toha lebih bijaksana dalam bersikap, mengendalikan pernyataan, serta mempertimbangkan dampak sosial dari setiap tindakan dan ucapannya.
Menurutnya, Karawang merupakan daerah tempat banyak orang menggantungkan hidup dan mencari rezeki. Jangan sampai kepentingan maupun ego kelompok justru merusak keharmonisan masyarakat.
“H. Toha ini sudah tua, harusnya berpikir lebih jauh. Selama ini mencari rezeki di Karawang, jangan sampai justru membuat masyarakat Karawang berselisih,” ujar Uwa Parno.
Bahkan, ia menyampaikan pesan bernuansa keagamaan tentang singkatnya kehidupan manusia dan pentingnya memperbanyak kebaikan.
“Apa yang dibanggakan? Hidup ini tidak sampai seribu tahun. Bertobatlah, cepat-cepat berserah diri kepada Allah. Kita semua punya Tuhan,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menjadi sindiran sekaligus pengingat bahwa jabatan, atribut, dan kebesaran organisasi bukan alasan untuk merasa paling hebat atau paling berkuasa.
Sebab, organisasi kemasyarakatan seharusnya menjadi wadah pengabdian, bukan panggung untuk mempertontonkan ego dan kekuatan.
POLRESTA KARAWANG JANGAN BIARKAN DEKLARASI DAMAI BERAKHIR DI ATAS KERTAS!
Kini tantangan sesungguhnya justru dimulai setelah deklarasi damai dilaksanakan.
Penandatanganan kesepakatan tidak otomatis menghapus persoalan. Foto bersama tidak serta merta menjamin tidak akan ada lagi pernyataan yang memancing polemik. Begitu pula komitmen menjaga kondusivitas tidak akan berarti jika tidak dibuktikan melalui tindakan nyata.
Publik tentu ingin melihat apakah seluruh pihak benar-benar mampu menahan diri, menghentikan saling sindir, dan menyelesaikan setiap persoalan melalui jalur yang sah.
Polresta Karawang pun dituntut mengawal komitmen tersebut secara konsisten. Jika ditemukan dugaan pelanggaran hukum, penanganannya harus profesional, objektif, dan tanpa tebang pilih.
Namun, ketegasan aparat juga harus berjalan beriringan dengan perlindungan terhadap hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berorganisasi sebagaimana dijamin oleh hukum.
KARAWANG BUKAN MILIK SATU ORMAS, BUKAN MILIK SATU SUKU!
Perlu ditegaskan, Karawang bukan milik MADAS, bukan milik LASKAR NKRI, bukan milik LMP, dan bukan pula milik satu kelompok organisasi tertentu.
Karawang adalah rumah bersama bagi seluruh masyarakat yang hidup, bekerja, dan mencari penghidupan di dalamnya tanpa memandang suku, asal daerah, maupun atribut organisasi.
Masyarakat tidak membutuhkan pertunjukan kekuatan, perang pernyataan, ataupun persaingan siapa yang paling berpengaruh. Yang dibutuhkan adalah keamanan, ketertiban, kepastian hukum, serta suasana kondusif untuk menjalani kehidupan.
Deklarasi damai 26 Ormas dan LSM ini harus menjadi awal perubahan sikap, bukan sekedar agenda formal untuk meredam kegaduhan sesaat.
Kini publik menunggu pembuktian dari seluruh pihak, termasuk mereka yang paling lantang berbicara tentang perdamaian.
Sebab, damai bukan berarti membiarkan pelanggaran. Tegas bukan berarti memusuhi kelompok lain. Kritik bukan berarti permusuhan. Dan hukum tidak boleh tunduk kepada atribut organisasi, jabatan, apalagi ego seseorang!
Penulis: Alim