BANDUNG – Penanganan dua laporan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bandung dan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat kini menuai sorotan. Bukan hanya dugaan penyimpangan anggaran yang dipersoalkan, tetapi juga kejelasan tindak lanjut laporan yang hingga kini dinilai belum memberikan kepastian kepada pelapor.
Bejo Suhendro, penggiat anti korupsi dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK-PANRI) Jawa Barat, secara terbuka mempertanyakan keseriusan dan transparansi aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti dua laporan tersebut.
Kekecewaan Bejo bukan tanpa alasan. Ia mengaku telah berulang kali mendatangi institusi kejaksaan untuk meminta penjelasan, tetapi belum memperoleh informasi yang dianggap memadai mengenai perkembangan penanganan laporan yang disampaikannya.
Dua laporan yang dimaksud masing-masing tertanggal 30 April 2026 terkait dugaan korupsi di lingkungan Setda Kabupaten Bandung dan 13 Februari 2026 mengenai dugaan penyimpangan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023.
DUA NOMOR REGISTRASI, TETAPI DI MANA KEJELASAN PENANGANANNYA?
Dalam kunjungannya ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Bejo mengaku ditemui langsung oleh Dalops Pidsus, Fahmi, S.H. Dari pertemuan tersebut, ia memperoleh informasi bahwa surat laporan telah diteruskan kepada Kejaksaan Negeri Bale Bandung.
Bejo menyebut dua nomor registrasi yang menjadi perhatian, yakni R667 terkait laporan dugaan korupsi di lingkungan Setda Kabupaten Bandung dan R285 terkait dugaan penyimpangan DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
Namun, bagi Bejo, informasi mengenai penerusan surat belum menjawab pertanyaan mendasar: sudah sejauh mana laporan tersebut diperiksa, apa saja langkah yang telah dilakukan, dan bagaimana hasil penelaahannya?
“Jangan sampai masyarakat hanya diberikan nomor registrasi dan informasi bahwa surat sudah diteruskan, sementara substansi laporan justru tidak memperoleh kejelasan. Kami ingin tahu apakah laporan ini benar-benar ditindaklanjuti atau hanya berpindah meja administrasi,” tegas Bejo, Senin (9/11/2026).
TEMUAN DAK PENDIDIKAN: REHABILITASI SEKOLAH DAN PERABOTAN JADI PERSOALAN
Sorotan paling serius diarahkan pada dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi sekolah yang bersumber dari Dana DAK Tahun Anggaran 2023.
Bejo mengungkapkan, berdasarkan dokumen petunjuk teknis yang diklaim telah dipelajarinya, pekerjaan rehabilitasi sekolah tersebut mencakup pengadaan perabotan.
Namun, berdasarkan penelusuran lapangan yang dilakukannya, ia mengaku tidak menemukan keberadaan perabotan sebagaimana tercantum dalam lingkup pekerjaan.
“Sudah jelas dalam petunjuk teknis bahwa pekerjaan rehabilitasi itu beserta perabotannya. Bahkan, sebelum pekerjaan dilaksanakan, kepala sekolah sudah mengikuti bimbingan teknis dan mendapatkan penjelasan mengenai pekerjaan tersebut. Tetapi ketika saya melakukan investigasi di lapangan, perabotannya justru tidak ditemukan,” ungkapnya.
Pernyataan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan yang patut dijawab melalui pemeriksaan objektif.
Apakah pengadaan perabotan benar-benar telah direalisasikan? Apakah barang tersebut pernah diterima pihak sekolah? Bagaimana kesesuaian antara dokumen kontrak, laporan pertanggungjawaban, bukti pembayaran, dan kondisi fisik di lapangan?
Menurut Bejo, persoalan tersebut tidak semestinya disimpulkan secara sepihak tanpa pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen administrasi dan realisasi pekerjaan.
“Yang membuat saya heran, bagaimana mungkin persoalan ini bisa dinyatakan tidak mengandung unsur korupsi atau penyalahgunaan, sementara temuan lapangan yang saya sampaikan justru mempertanyakan keberadaan perabotan yang menjadi bagian dari pekerjaan? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen kontrak, realisasi anggaran, bukti pengadaan, dan kondisi fisik di lapangan?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak sedang meminta aparat penegak hukum menetapkan seseorang sebagai tersangka tanpa bukti. Yang diminta adalah pemeriksaan serius, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.
MERASA DIPINGPONG ANTAR KEJAKSAAN, BEJO: KAMI DATANG MENCARI KEPASTIAN!
Persoalan lain yang turut disorot adalah koordinasi antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Bale Bandung.
Bejo mengaku mendapatkan arahan agar kembali menanyakan perkembangan laporan kepada Kejaksaan Negeri Bale Bandung. Kondisi tersebut membuatnya merasa harus berulang kali mendatangi institusi berbeda tanpa memperoleh jawaban substantif yang diharapkan.
“Saya datang untuk meminta kejelasan, bukan untuk dipingpong ke sana kemari. Laporan sudah disampaikan, nomor registrasi sudah ada, tetapi sampai sekarang saya masih mempertanyakan bagaimana perkembangan penanganannya. Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena laporan dugaan korupsi tidak memperoleh penjelasan yang transparan,” katanya.
Ia mempertanyakan apakah kedua laporan tersebut masih dalam tahap telaah, telah ditingkatkan ke tahap penyelidikan, atau sudah terdapat keputusan lain dalam proses penanganannya.
Bagi Bejo, setidaknya pelapor perlu memperoleh informasi yang jelas mengenai status laporan sesuai ketentuan keterbukaan informasi dan mekanisme penanganan perkara yang berlaku.
Sebab, laporan dugaan korupsi bukan sekedar surat masuk yang selesai dicatat dalam buku administrasi. Di baliknya terdapat informasi, dokumen, dan dugaan persoalan penggunaan uang negara yang perlu diuji kebenarannya.
LKPK-PANRI SIAP BAWA PERSOALAN KE JAMWAS KEJAGUNG
Bejo menegaskan, LKPK-PANRI Jawa Barat tidak akan menghentikan pengawalan terhadap kedua laporan tersebut sampai memperoleh kejelasan.
Bahkan, apabila dalam proses pengawalan ditemukan indikasi pelanggaran prosedur, ketidakprofesionalan, atau dugaan tindakan oknum yang tidak sesuai ketentuan, pihaknya menyatakan siap menyampaikan pengaduan kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung RI di Jakarta.
“Kami tidak akan mundur. Dua laporan ini akan terus kami kawal. Apabila nantinya ditemukan indikasi adanya oknum yang tidak menjalankan tugas sesuai aturan, kami tidak segan-segan melaporkannya kepada Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan di Kejaksaan Agung. Kami ingin semuanya terang, jangan sampai ada laporan masyarakat yang dibiarkan tanpa kejelasan,” tegasnya.
Langkah tersebut, menurut Bejo, merupakan bagian dari upaya pengawasan terhadap profesionalitas aparat penegak hukum, bukan bentuk intervensi terhadap proses hukum.
Ia berharap Kejati Jawa Barat maupun Kejari Bale Bandung dapat memberikan penjelasan mengenai status kedua laporan, termasuk langkah-langkah yang telah dilakukan untuk menguji informasi dan bukti yang disampaikan.
PUBLIK BERHAK BERTANYA, KEJAKSAAN PERLU MENJAWAB SECARA PROPORSIONAL
Persoalan ini kini menyisakan sejumlah pertanyaan penting yang patut mendapatkan penjelasan dari pihak berwenang.
Bagaimana perkembangan laporan R667 terkait dugaan korupsi di lingkungan Setda Kabupaten Bandung?
Bagaimana tindak lanjut laporan R285 mengenai dugaan penyimpangan DAK Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023?
Sudahkah dokumen pengadaan, realisasi anggaran, kontrak pekerjaan, serta keberadaan perabotan sekolah diperiksa dan dicocokkan dengan kondisi sebenarnya?
Jika memang tidak ditemukan indikasi tindak pidana, apa dasar dan hasil pemeriksaan yang menjadi landasan kesimpulan tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan itu bukan vonis, melainkan bagian dari kontrol publik terhadap penggunaan uang negara dan kinerja institusi penegak hukum.
Perlu ditegaskan, seluruh dugaan yang disampaikan pelapor masih harus diuji melalui proses hukum. Pihak-pihak yang disebut maupun institusi terkait tetap memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan penjelasan.
Namun, satu hal yang tidak boleh diabaikan: kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dibangun melalui keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas.
Dua laporan telah disampaikan. Dua nomor registrasi telah disebutkan. Kini masyarakat menunggu jawaban: apakah seluruh dugaan tersebut sudah diperiksa secara menyeluruh, atau masih menyisakan tanda tanya?
Jangan sampai semangat pemberantasan korupsi hanya terdengar lantang dalam slogan, tetapi melemah ketika masyarakat datang membawa laporan dan meminta kepastian.
Publik tidak meminta hukum berpihak kepada pelapor. Publik hanya meminta hukum bekerja secara objektif, transparan, dan tanpa tebang pilih.