BANDUNG – Peringatan keras dilontarkan Advokat Dr. (c) TNI AD Purn. Rikha Permatasari, S.H., M.H., C.Med., C.LO., C.PIM., kepada aparat penegak hukum agar tidak membiarkan dugaan praktik premanisme, intimidasi, maupun tindakan yang meresahkan masyarakat berjalan tanpa penanganan serius.
Rikha mendesak Polda Jawa Barat bertindak tegas dan profesional terhadap setiap laporan masyarakat, termasuk apabila dugaan perbuatan melibatkan oknum yang menggunakan atribut, seragam, atau mengatasnamakan organisasi kemasyarakatan (ormas).
Pernyataannya tegas dan menyentil:
“Jangan mengaku Merah Putih jika perbuatannya justru menginjak hukum dan menakut-nakuti rakyat. Hentikan tindakan melanggar hukum! Aparat harus berani memberantas praktik premanisme. Laksanakan penegakan hukum, jangan menunggu ada korban jiwa!” tegas Rikha, Senin (9/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi peringatan bahwa hukum tidak boleh kalah oleh tekanan, intimidasi, maupun simbol organisasi. Namun, setiap dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan profesional.
LIMA LAPORAN, LIMA KORBAN: RIKHA DATANG MEMBAWA PENGADUAN KE POLDA JABAR
Bukan sekedar melontarkan kritik, Rikha menyatakan telah mengambil langkah konkret dengan menyampaikan lima laporan dan pengaduan dugaan tindak pidana untuk lima korban kepada Polda Jawa Barat.
Dalam dokumen pengaduan tersebut, pihak yang dilaporkan berinisial AS dan D. Berdasarkan keterangan pihak korban, keduanya disebut mengaku memiliki keterkaitan dengan Laskar Merah Putih (LMP) Subang.
Dokumentasi tanda terima memperlihatkan empat surat diterima Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Barat dan satu surat diterima Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Jawa Barat. Seluruh tanda terima tersebut bertanggal 9 November 2026.
Langkah ini menjadi pesan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mencari perlindungan dan meminta negara hadir ketika merasa terancam.
“Perjuangan kami diwujudkan dengan membawa pengaduan masyarakat ke institusi yang berwenang. Kami meminta setiap peristiwa diperiksa, setiap bukti diuji, dan setiap korban didengar. Jangan biarkan masyarakat merasa sendirian ketika mencari perlindungan,” ujar Rikha.
Ia juga mengingatkan agar persoalan ini tidak digeneralisasi kepada seluruh anggota organisasi. Pemeriksaan harus diarahkan kepada individu yang dilaporkan, berdasarkan bukti dan peran masing-masing.
DAMPINGI KLIEN DI POLDA JABAR, KASUS PENYEROBOTAN TANAH BLANAKAN IKUT DISOROT
Selain menyerahkan lima laporan dan pengaduan, Rikha juga menghadiri agenda klarifikasi di Polda Jawa Barat untuk mendampingi kepentingan hukum kliennya.
Berdasarkan surat undangan yang dilampirkan, agenda klarifikasi dijadwalkan pada Senin, 9 November 2026, pukul 10.00 WIB, berkaitan dengan penyelidikan dugaan penyerobotan tanah di Desa Blanakan, Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang.
Rikha menegaskan bahwa agenda klarifikasi tersebut merupakan bagian dari proses penanganan perkara yang disebut dalam surat undangan dan harus dibedakan dari lima laporan serta pengaduan yang disampaikan pada tanggal yang sama.
“Kami menghormati proses yang dijalankan kepolisian. Kami hadir untuk membantu memperjelas peristiwa, menyampaikan dokumen yang relevan, dan memastikan kepentingan hukum klien tersampaikan,” katanya.
Ia meminta kepolisian tidak hanya menerima laporan secara administratif, tetapi juga memberikan tindak lanjut sesuai prosedur, memeriksa dugaan ancaman yang dilaporkan, serta memperhatikan keamanan korban dan saksi.
SERAGAM BUKAN KEKEBALAN HUKUM! RIKHA INGATKAN KONSTITUSI
Rikha menegaskan, Indonesia adalah negara hukum, bukan negara yang tunduk kepada kekuatan kelompok atau tekanan pihak tertentu.
Ia merujuk Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tentang negara hukum, Pasal 28D ayat (1) mengenai kepastian hukum yang adil dan persamaan di hadapan hukum, serta Pasal 28G ayat (1) mengenai perlindungan diri, keluarga, kehormatan, harta benda, dan rasa aman.
Dalam konteks organisasi kemasyarakatan, Pasal 59 ayat (3) huruf c dan d UU Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana diubah melalui Perppu Nomor 2 Tahun 2017 dan ditetapkan menjadi undang-undang melalui UU Nomor 16 Tahun 2017 juga mengatur larangan tindakan kekerasan, gangguan terhadap ketenteraman dan ketertiban umum, serta tindakan yang mengambil alih tugas dan kewenangan penegak hukum.
Sementara itu, Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menegaskan kedudukan advokat sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri.
“Seragam organisasi tidak memberikan kewenangan untuk mengintimidasi, memaksakan kehendak, atau mengambil alih tugas aparat. Jika terdapat dugaan pelanggaran, periksa dan tindak sesuai bukti. Ketegasan hukum harus berjalan bersama keadilan,” tegasnya.
Menurutnya, tidak boleh ada warga negara yang merasa lebih berkuasa daripada hukum hanya karena membawa nama kelompok atau organisasi tertentu.
MOMENTUM HARI PAHLAWAN: RIKHA SEBUT MEMBELA RAKYAT ADALAH PENGABDIAN
Menjelang peringatan Hari Pahlawan 10 November 2026, Rikha mengajak masyarakat memaknai nasionalisme bukan sebatas slogan, atribut, maupun simbol Merah Putih.
Baginya, kecintaan terhadap Tanah Air harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk keberanian memperjuangkan hak masyarakat dan memastikan hukum berdiri untuk semua orang.
Mengusung semangat Srikandi Hukum Nusantara, ia menyebut pendampingan masyarakat dan penyampaian lima laporan serta pengaduan kepada Polda Jawa Barat pada 9 November 2026 sebagai bagian dari pengabdian kepada bangsa dan negara.
“Selamat Hari Pahlawan, 10 November 2026. Bagi saya, cinta kepada Indonesia harus dibuktikan melalui tindakan nyata: menghormati hukum, membela hak masyarakat, dan berani memperjuangkan kebenaran serta keadilan di Bumi Pertiwi,” ungkapnya.
“Hari ini, 9 November 2026, kami mewujudkan semangat itu dengan mendampingi masyarakat dan menyampaikan lima laporan serta pengaduan untuk lima korban ke Polda Jawa Barat. Inilah ikhtiar pengabdian saya sebagai Srikandi Hukum Nusantara.”
Rikha menegaskan, perjuangan mencari keadilan harus tetap berpijak pada fakta, bukti, profesionalitas, dan asas praduga tidak bersalah. Pihak berinisial AS dan D serta pihak lain yang disebut dalam pengaduan tetap memiliki hak untuk memberikan keterangan dan pembelaan. Penentuan kesalahan pidana merupakan kewenangan pengadilan melalui proses hukum.
PUBLIK MENUNGGU KETEGASAN APARAT: HUKUM JANGAN HANYA TAJAM KE BAWAH!
Persoalan ini menjadi pengingat bahwa rasa aman masyarakat tidak boleh dikorbankan oleh tindakan siapa pun yang diduga melanggar hukum.
Lima laporan untuk lima korban kini telah disampaikan kepada institusi kepolisian. Masyarakat tentu berharap setiap pengaduan mendapatkan perhatian, pemeriksaan yang transparan, serta tindak lanjut sesuai ketentuan hukum.
Rikha pun kembali menyampaikan pesan keras kepada semua pihak:
“Para pahlawan memperjuangkan kemerdekaan. Tugas kita mengisinya dengan menjaga martabat manusia dan memperjuangkan keadilan. Jangan tunggu masyarakat kehilangan rasa aman. Jangan tunggu ada korban jiwa. Hadirkan perlindungan dan tegakkan hukum dengan berani, adil, serta bertanggung jawab,” pungkas Rikha Permatasari.
Kini publik menanti: mampukah aparat membuktikan bahwa hukum benar-benar berdiri di atas semua golongan, tanpa takut terhadap atribut, jabatan, maupun nama besar organisasi?
Sebab Merah Putih adalah lambang persatuan bangsa, bukan alat untuk menakut-nakuti rakyat. Dan hukum seharusnya menjadi pelindung masyarakat, bukan sekedar tulisan di atas kertas.