KARAWANG – Dugaan kelalaian medis terhadap seorang pasien anak bernama Syeril di RS Primaya Karawang akhirnya menjadi perhatian DPRD Kabupaten Karawang. Persoalan yang menyangkut keselamatan pasien tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang Komisi IV DPRD Karawang, Selasa (10/11/2026).
RDP yang dipimpin langsung Ketua Komisi IV DPRD Karawang, Auden, itu menjadi forum bagi keluarga pasien untuk membeberkan kronologi perawatan Syeril sekaligus menyampaikan dugaan kejanggalan dalam penanganan medis yang dialaminya.
Persoalan ini bukan sekedar keluhan pelayanan kesehatan. Tim kuasa hukum Gibas Jaya menyoroti dugaan kealpaan dalam pemberian obat, munculnya gejala alergi yang disebut telah disampaikan kepada dokter, hingga dugaan tidak dilakukannya anamnesis selama masa perawatan.
Keluarga pasien hadir didampingi Tim Kuasa Hukum Gibas Jaya, yakni Heri Sudaryanto, SH, Brondiater Silalahi, SH, Durahman Manurung, serta Dr. Agus Basuki selaku Sekretaris Jenderal DPP Gibas Jaya bersama jajaran advokat lainnya.
GEJALA ALERGI MUNCUL, PEMBERIAN OBAT DIPERSOALKAN
Berdasarkan kronologi yang disampaikan tim kuasa hukum, Syeril mulai menjalani perawatan di IGD RS Primaya Karawang pada 16 Oktober 2025.
Memasuki hari ketiga perawatan, keluarga mengaku melihat gejala yang diduga sebagai reaksi alergi pada sejumlah bagian tubuh pasien, mulai dari dagu, tangan hingga leher.
Orang tua pasien disebut telah menyampaikan perubahan kondisi tersebut kepada dokter. Namun, menurut keterangan keluarga, gejala yang muncul saat itu justru disampaikan sebagai kondisi demam berdarah.
Persoalan semakin serius ketika pemberian obat yang diduga memicu reaksi alergi disebut tetap berlanjut, meskipun gejala telah muncul dan disampaikan oleh keluarga.
Tim kuasa hukum mengungkapkan bahwa kondisi Syeril kemudian semakin memburuk. Pasien disebut mengalami luka pada bagian mulut hingga pecah dan berdarah, dugaan reaksi alergi obat berkepanjangan, bahkan mengalami luka yang oleh keluarga digambarkan seperti luka bakar.
Kondisi tersebut kini menjadi salah satu poin utama yang dipersoalkan dalam dugaan kelalaian medis tersebut.
10 HARI PERAWATAN, ANAMNESIS DIPERTANYAKAN
Salah satu hal yang paling disoroti Tim Kuasa Hukum Gibas Jaya adalah dugaan tidak dilakukannya anamnesis sejak Syeril masuk IGD pada 16 Oktober hingga 25 Oktober 2025.
Anamnesis merupakan proses penggalian informasi mengenai riwayat kesehatan, keluhan, kondisi pasien, termasuk riwayat alergi yang menjadi bagian penting dalam pertimbangan tindakan medis.
Tim kuasa hukum menilai, apabila benar proses tersebut tidak dilakukan sebagaimana mestinya, maka hal itu patut menjadi perhatian serius dan harus diperiksa oleh pihak berwenang.
Sebab, dalam penanganan pasien, terutama anak-anak, informasi mengenai riwayat alergi dan respons tubuh terhadap obat merupakan aspek penting yang tidak boleh diabaikan.
GIBAS JAYA SOROTI DUGAAN UNSUR CULPA
Tim kuasa hukum menegaskan bahwa perkara ini berkaitan dengan laporan polisi mengenai dugaan kealpaan atau culpa yang mengakibatkan luka berat.
Dugaan kelalaian yang mereka persoalkan meliputi pemberian obat yang disebut tetap dilanjutkan meskipun telah muncul gejala alergi, serta dugaan tidak dilakukannya anamnesis selama masa perawatan.
Bagi tim hukum, persoalan ini tidak boleh berhenti sebagai perdebatan antara keluarga pasien dan pihak rumah sakit. Harus ada pemeriksaan objektif untuk mengungkap apakah prosedur medis telah dijalankan sesuai standar profesi dan ketentuan yang berlaku.
Namun demikian, ada atau tidaknya unsur kelalaian medis maupun pertanggungjawaban pidana tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan medis, keterangan para pihak, dan proses hukum yang berwenang.
DUA KALI SURAT, KELUARGA MASIH MENUNGGU KEJELASAN
Dalam forum RDP, pihak Gibas Jaya juga menyampaikan bahwa mereka telah melayangkan surat sebanyak dua kali sebelum pertemuan dengan DPRD digelar.
Namun, menurut tim kuasa hukum, tanggapan yang diterima belum memberikan kejelasan sebagaimana yang diharapkan keluarga.
RDP tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang. Dalam kesempatan itu, Kadinkes menyampaikan akan mempelajari seluruh hasil pembahasan dan keterangan yang disampaikan dalam forum.
Hasil resmi RDP diharapkan dapat diperoleh dalam waktu tujuh hari ke depan.
PUBLIK MENUNGGU, SIAPA YANG HARUS BERTANGGUNG JAWAB?
Kasus yang menimpa Syeril kini menyisakan sejumlah pertanyaan penting: Apakah pemberian obat telah melalui pemeriksaan riwayat alergi secara memadai? Bagaimana respons tenaga medis ketika keluarga menyampaikan gejala yang diduga sebagai reaksi alergi? Apakah seluruh prosedur dan standar pelayanan medis telah dijalankan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban berdasarkan fakta medis, bukan sekedar saling membantah.
Keluarga berharap RDP di DPRD Karawang tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi menghasilkan tindak lanjut konkret untuk mengungkap duduk perkara yang sebenarnya.
Tim Kuasa Hukum Gibas Jaya menegaskan akan terus mengawal laporan polisi hingga tuntas demi memperjuangkan keadilan bagi Syeril.
Kini perhatian publik tertuju pada tindak lanjut DPRD, Dinas Kesehatan, aparat penegak hukum, serta penjelasan resmi pihak RS Primaya Karawang.
Sebab, dalam persoalan pelayanan kesehatan, keselamatan pasien harus menjadi prioritas. Jika benar terdapat kelalaian, maka harus ada pertanggungjawaban sesuai ketentuan hukum. Sebaliknya, jika terdapat perbedaan penilaian medis, semuanya harus dibuka secara transparan melalui pemeriksaan yang objektif.
Keadilan bagi Syeril bukan hanya harapan sebuah keluarga, tetapi juga pengingat bahwa setiap pasien berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman, profesional, dan bertanggung jawab.
Penulis: Alim