BANDUNG – Dugaan penghentian penanganan dua laporan dugaan tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat kini memunculkan persoalan serius. Bukan hanya menyangkut dugaan penyimpangan anggaran negara, tetapi juga dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam proses penanganan laporan oleh oknum aparat penegak hukum.
Bejo Suhendro, penggiat anti korupsi dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (LKPK-PANRI) Jawa Barat, secara terbuka meminta Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (JAMWAS) Kejaksaan Agung RI segera turun tangan untuk mengusut dugaan pelanggaran prosedur dalam penanganan dua laporan tersebut.
Bejo mengungkapkan, berdasarkan hasil pertemuannya dengan pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Bale Bandung, dirinya justru memperoleh informasi yang semakin menimbulkan tanda tanya besar mengenai nasib kedua laporan yang telah disampaikan.
Dua laporan tersebut berkaitan dengan dugaan korupsi di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bandung serta dugaan penyimpangan penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pekerjaan rehabilitasi sekolah beserta pengadaan perabotan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
“Ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami. Bagaimana mungkin laporan masyarakat yang sudah memiliki nomor registrasi justru diduga dihentikan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan yang jelas kepada pelapor? Kalau memang ada kekurangan alat bukti, seharusnya ada koordinasi dengan pelapor, bukan justru dibiarkan tanpa kepastian,” tegas Bejo, Kamis (12/11/2026).
DARI KEJATI JABAR DIARAHKAN KE KEJARI BALE BANDUNG, TERUNGKAP PENGAKUAN PEJABAT BARU
Bejo menceritakan, persoalan ini bermula ketika dirinya mendatangi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat untuk meminta kejelasan mengenai perkembangan dua laporan dugaan korupsi tersebut.
Dalam pertemuan itu, ia mengaku ditemui Fahmi, S.H., selaku Kepala Seksi Dalops Pidana Khusus Kejati Jawa Barat.
Menurut Bejo, Fahmi mengarahkannya untuk kembali berkoordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri Bale Bandung guna mengetahui perkembangan penanganan laporan yang dimaksud.
Mengikuti arahan tersebut, Bejo kemudian mendatangi Kejari Bale Bandung dan bertemu dengan Kepala Seksi Pidana Khusus yang baru, Elon Pasaribu (EP).
Namun, pertemuan tersebut justru memunculkan persoalan baru.
Bejo mengaku mendapatkan informasi bahwa pejabat baru tersebut belum mengetahui adanya dua nomor registrasi laporan yang menjadi perhatian LKPK-PANRI, yakni R667 dan R285, yang menurutnya telah diteruskan dari Kejati Jawa Barat kepada Kejari Bale Bandung.
“Ketika saya bertemu dengan Kepala Seksi Pidana Khusus yang baru, beliau menyampaikan bahwa dirinya tidak mengetahui adanya dua nomor registrasi laporan tersebut. Padahal, laporan itu sudah kami sampaikan dan sebelumnya telah diarahkan untuk ditindaklanjuti oleh Kejari Bale Bandung,” ungkap Bejo.
Lebih jauh, Bejo mengaku memperoleh penjelasan dari pejabat baru tersebut bahwa kedua laporan itu diduga telah dihentikan pada masa kepemimpinan Kepala Seksi Pidana Khusus sebelumnya, yang disebut berinisial WWN atau Wawan.
Pernyataan tersebut, menurut Bejo, menjadi titik persoalan yang harus segera diklarifikasi dan diperiksa oleh pengawas internal Kejaksaan.
“Yang kami pertanyakan, atas dasar apa dua laporan tersebut dihentikan? Apakah sudah dilakukan pemeriksaan secara menyeluruh? Apakah pelapor pernah dimintai keterangan atau diminta melengkapi bukti? Mengapa tidak ada pemberitahuan resmi kepada kami?” katanya.
DUA LAPORAN DIDUGA DIHENTIKAN SEPIHAK, SOP PENANGANAN PERKARA DIPERTANYAKAN
Bejo menilai, apabila benar kedua laporan tersebut dihentikan tanpa melalui mekanisme yang semestinya, kondisi itu patut menjadi perhatian serius JAMWAS Kejaksaan Agung.
Menurutnya, penanganan laporan dugaan tindak pidana korupsi tidak boleh dilakukan secara tertutup tanpa kejelasan pertanggungjawaban administrasi maupun prosedur penanganan perkara.
Ia mempertanyakan apakah penghentian tersebut telah didasarkan pada hasil telaah dan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Bejo juga menyoroti tidak adanya pemberitahuan kepada pihak pelapor, baik melalui surat maupun komunikasi resmi, mengenai perkembangan atau keputusan atas laporan yang disampaikan.
“Kalau memang alat bukti masih kurang, mengapa tidak berkoordinasi dengan kami? Kami memiliki dokumen dan informasi hasil penelusuran lapangan. Seharusnya ada komunikasi agar kekurangan tersebut dapat dilengkapi. Jangan sampai laporan masyarakat dihentikan begitu saja tanpa penjelasan,” tegasnya.
Ia meminta JAMWAS Kejagung memeriksa seluruh dokumen administrasi penanganan kedua laporan, termasuk disposisi, hasil telaah, nota dinas, dasar penghentian, serta komunikasi antara pejabat yang menangani perkara dengan pihak pelapor.
Menurut Bejo, pemeriksaan tersebut penting untuk memastikan apakah penghentian laporan benar-benar didasarkan pada pertimbangan hukum atau justru terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan.
DUGAAN KORUPSI DAK PENDIDIKAN: REHABILITASI ADA, PERABOTAN DIPERTANYAKAN!
Salah satu laporan yang menjadi perhatian LKPK-PANRI berkaitan dengan penggunaan anggaran DAK Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat.
Bejo menjelaskan, laporan tersebut menyangkut pekerjaan rehabilitasi sekolah beserta pengadaan perabotan untuk satuan pendidikan penerima program, baik negeri maupun swasta.
Namun, berdasarkan investigasi dan penelusuran lapangan yang diklaim telah dilakukan pihaknya, ditemukan dugaan ketidaksesuaian terkait keberadaan perabotan yang menjadi bagian dari lingkup pekerjaan.
Bejo mengaku telah meminta keterangan kepada sejumlah pihak penerima manfaat dan mempertanyakan realisasi pengadaan barang tersebut.
“Kami melakukan penelusuran langsung ke lapangan. Dari hasil keterangan pihak penerima manfaat dan pemeriksaan yang kami lakukan, justru muncul dugaan bahwa perabotan yang seharusnya menjadi bagian dari pekerjaan rehabilitasi tidak ditemukan sebagaimana mestinya,” ungkapnya.
Menurut Bejo, persoalan tersebut seharusnya menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam.
Mulai dari dokumen perencanaan, petunjuk teknis, kontrak pekerjaan, bukti pengadaan, bukti pembayaran, berita acara serah terima, hingga pemeriksaan fisik barang di sekolah penerima manfaat.
“Kalau pekerjaan rehabilitasi beserta perabotannya sudah dianggarkan, maka harus jelas ke mana barang tersebut direalisasikan. Apakah benar dibeli, siapa yang menerima, dan di mana keberadaannya? Ini uang negara, sehingga setiap rupiah harus dapat dipertanggungjawabkan,” ujarnya.
Bejo menegaskan bahwa dugaan tersebut harus diuji melalui pemeriksaan objektif dan tidak boleh disimpulkan tanpa audit serta pembuktian yang memadai.
BEJO CURIGA ADA KEPENTINGAN PIHAK TERTENTU, DUGAAN SUAP DIMINTA DIUSUT!
Persoalan yang paling serius adalah munculnya kecurigaan Bejo mengenai kemungkinan adanya kepentingan pihak tertentu di balik dugaan penghentian laporan korupsi di lingkungan Setda Kabupaten Bandung.
Bejo menyampaikan bahwa pihaknya menduga terdapat kemungkinan keterlibatan oknum pejabat tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung yang berkepentingan agar laporan tersebut tidak berlanjut ke proses hukum.
Bahkan, ia mengaku mencurigai adanya kemungkinan pemberian sejumlah uang kepada oknum aparat yang saat itu menangani perkara agar laporan tidak diteruskan.
Namun, Bejo menegaskan bahwa dugaan tersebut merupakan kecurigaan yang harus dibuktikan melalui penyelidikan dan pemeriksaan oleh lembaga berwenang.
“Kami menduga ada sesuatu yang perlu diusut secara serius. Mengapa laporan dugaan korupsi di Setda Kabupaten Bandung bisa dihentikan? Apakah benar penghentian itu murni berdasarkan pertimbangan hukum, atau ada kepentingan pihak tertentu? Bahkan kami mencurigai kemungkinan adanya pemberian uang kepada oknum tertentu. Ini bukan tuduhan yang boleh langsung dianggap sebagai fakta, tetapi harus diperiksa secara serius oleh JAMWAS Kejagung,” tegas Bejo.
Ia meminta agar pemeriksaan tidak hanya berhenti pada pejabat yang pernah menangani laporan, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya komunikasi, hubungan kepentingan, maupun aliran dana apabila ditemukan indikasi yang mendukung dugaan tersebut.
Menurutnya, apabila benar terdapat praktik penyalahgunaan jabatan maupun pemberian suap untuk menghentikan penanganan laporan dugaan korupsi, persoalan tersebut merupakan masalah serius yang tidak boleh dibiarkan.
JAMWAS KEJAGUNG DIMINTA TURUN TANGAN, PERIKSA MANTAN KASI PIDSUS!
Atas berbagai persoalan tersebut, Bejo secara tegas meminta JAMWAS Kejaksaan Agung RI segera melakukan pemeriksaan terhadap proses penanganan kedua laporan.
Ia meminta agar mantan Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Bale Bandung berinisial WWN atau Wawan dimintai klarifikasi mengenai dasar dan mekanisme penghentian kedua laporan tersebut.
Selain itu, pihaknya juga meminta pemeriksaan terhadap seluruh pejabat maupun pihak terkait yang mengetahui proses administrasi dan penanganan laporan.
“Kami meminta JAMWAS Kejagung jangan hanya menerima laporan secara administratif. Turun tangan, periksa dokumennya, periksa pejabat yang menangani, dan telusuri mengapa dua laporan masyarakat tersebut diduga dihentikan. Kalau memang tidak ditemukan unsur pidana, tunjukkan dasar dan hasil pemeriksaannya. Tetapi kalau ada pelanggaran SOP atau penyalahgunaan jabatan, harus ada tindakan tegas sesuai aturan,” ujarnya.
Bejo juga menyatakan LKPK-PANRI Jawa Barat siap membawa persoalan tersebut ke tingkat pengawasan Kejaksaan Agung apabila tidak mendapatkan kejelasan dari institusi terkait.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN: SIAPA YANG MENGHENTIKAN, APA DASARNYA, DAN ADA APA DI BALIKNYA?
Kasus ini menyisakan sejumlah pertanyaan serius yang patut dijawab secara terbuka dan proporsional oleh institusi terkait.
1. Apa dasar hukum dan administrasi penghentian dua laporan dugaan korupsi tersebut?
2. Apakah pelapor pernah diberitahu secara resmi mengenai penghentian penanganan laporan?
3. Apakah seluruh dokumen dan bukti yang disampaikan LKPK-PANRI telah diperiksa secara menyeluruh?
4. Mengapa pejabat Kepala Seksi Pidana Khusus yang baru mengaku tidak mengetahui keberadaan nomor registrasi R667 dan R285?
5. Apakah terdapat dugaan penyalahgunaan kewenangan oleh pejabat yang sebelumnya menangani laporan?
6. Benarkah terdapat kepentingan pihak tertentu atau dugaan pemberian uang untuk menghentikan penanganan laporan?
Pertanyaan terakhir tentu memerlukan pembuktian serius. Tidak boleh ada pihak yang dinyatakan bersalah hanya berdasarkan dugaan. Namun, apabila terdapat informasi awal yang mengarah pada dugaan suap atau penyalahgunaan jabatan, aparat pengawas wajib menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum juga memiliki tanggung jawab menjaga integritas, profesionalitas, dan kepercayaan masyarakat.
Jangan sampai masyarakat yang berani melaporkan dugaan korupsi justru kehilangan kepercayaan karena tidak mendapatkan kepastian atas laporan yang disampaikan.
Bejo Suhendro bersama LKPK-PANRI Jawa Barat menegaskan akan terus mengawal persoalan tersebut.
Kini publik menunggu penjelasan resmi Kejati Jawa Barat dan Kejari Bale Bandung, sekaligus langkah konkret JAMWAS Kejagung untuk memastikan apakah penanganan kedua laporan telah berjalan sesuai prosedur.
Jika benar tidak ada pelanggaran, buktikan melalui pemeriksaan yang transparan. Namun, jika ditemukan penyalahgunaan kewenangan atau praktik suap, jangan ada yang dilindungi dan jangan ada yang kebal hukum!