KARAWANG – Pekerjaan proyek galian turap di Dusun Pagelaran, Desa Dayeuhluhur, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Karawang, menuai sorotan dan keluhan warga. Proyek yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat justru dipertanyakan transparansi, kualitas pekerjaan, hingga pengawasannya.
Pasalnya, berdasarkan keluhan warga, pekerjaan tersebut diduga dilaksanakan tanpa keterbukaan informasi yang memadai. Hingga Kamis (12/11/2026), papan informasi proyek tidak terlihat terpasang di lokasi pekerjaan.
Akibatnya, masyarakat tidak mengetahui secara pasti siapa kontraktor pelaksana, berapa nilai anggaran, dari mana sumber pendanaan, berapa volume pekerjaan, spesifikasi teknis yang digunakan, maupun kapan proyek tersebut harus diselesaikan.
“INI PROYEK APA? UANG DARI MANA DAN SIAPA YANG BERTANGGUNG JAWAB?”
Ketiadaan papan informasi proyek memunculkan tanda tanya besar di tengah masyarakat. Warga pun mempertanyakan mengapa pekerjaan yang diduga menggunakan anggaran pemerintah tersebut terkesan tertutup dari pengawasan publik.
“Ini jelas patut dipertanyakan. Kami menyebutnya diduga proyek siluman karena tidak ada papan nama proyek. Masyarakat tidak tahu siapa pelaksananya, berapa anggarannya, dan siapa pengawasnya. Ini uang rakyat, seharusnya terbuka, bukan malah membuat masyarakat bertanya-tanya,” tegas salah seorang warga.
Bukan hanya persoalan transparansi, warga juga menyoroti dugaan kualitas pengerjaan yang dinilai tidak memperhatikan standar teknis serta keselamatan lingkungan sekitar.
MATERIAL PROYEK HAMBUR KE JALAN, PENGGUNA JALAN JADI KORBAN RESIKO
Persoalan semakin serius ketika material proyek terlihat menumpuk dan memakan sebagian badan maupun bahu jalan.
Kondisi tersebut membuat ruang gerak kendaraan semakin terbatas. Pengendara roda dua maupun roda empat harus lebih berhati-hati saat melintas di area pekerjaan.
Warga mengeluhkan kondisi jalan yang menjadi sempit, arus kendaraan tersendat, hingga munculnya resiko kecelakaan lalu lintas. Bahkan, menurut keterangan warga, insiden kecelakaan disebut telah terjadi di sepanjang jalur yang terdampak pekerjaan tersebut.
Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas keselamatan pengguna jalan?
Apakah sebelum pekerjaan dimulai sudah ada pengaturan lalu lintas, penempatan material yang aman, serta rambu-rambu peringatan bagi pengendara?
Jangan sampai masyarakat harus menanggung resiko dari pekerjaan proyek yang seharusnya dilaksanakan untuk kepentingan mereka.
TRANSPARANSI ANGGARAN PUBLIK JANGAN DIABAIKAN
Warga juga meminta agar persoalan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah, khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang serta instansi yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
Dalam prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, termasuk informasi publik terkait penggunaan anggaran negara.
Karena itu, informasi mengenai sumber anggaran, pelaksana kegiatan, nilai kontrak, volume pekerjaan, serta spesifikasi teknis perlu dapat diakses dan dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai proyek yang dibiayai dari uang publik justru minim informasi dan sulit diawasi masyarakat.
DINAS PUPR JANGAN TUTUP MATA! WARGA MINTA INSPEKSI LANGSUNG
Melalui pemberitaan ini, warga mendesak Dinas PUPR Karawang maupun instansi terkait agar segera turun langsung ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan.
Warga meminta:
1. Segera memastikan pemasangan papan informasi proyek sesuai ketentuan.
2. Membuka informasi nilai anggaran, sumber dana, volume pekerjaan, spesifikasi teknis, dan kontraktor pelaksana.
3. Memastikan keberadaan pengawas lapangan serta melakukan pemeriksaan terhadap kualitas pekerjaan.
4. Menertibkan material proyek yang mengganggu badan jalan.
5. Memasang rambu-rambu keselamatan dan memastikan kelancaran arus lalu lintas.
6. Menghentikan sementara pekerjaan apabila hasil pemeriksaan menemukan pelanggaran teknis atau ketidaksesuaian dengan spesifikasi kontrak.
JANGAN TUNGGU VIRAL, BARU TURUN KE LAPANGAN!
Persoalan ini bukan sekedar tentang papan nama proyek. Lebih jauh, ini menyangkut transparansi penggunaan uang rakyat, kualitas pembangunan, tanggung jawab pelaksana, serta keselamatan masyarakat.
Jangan sampai pengawasan hanya sebatas formalitas di atas kertas, sementara kondisi di lapangan justru menimbulkan persoalan baru bagi warga.
Jika tidak segera mendapatkan penjelasan dan tindak lanjut, warga menyatakan siap membawa persoalan ini melalui pengaduan resmi kepada instansi berwenang, DPRD Kabupaten Karawang, hingga aparat penegak hukum apabila ditemukan indikasi pelanggaran.
Publik kini menunggu jawaban: siapa pelaksana proyek tersebut, berapa anggarannya, bagaimana spesifikasinya, dan di mana pengawas yang seharusnya bertanggung jawab?
Uang rakyat harus dipertanggungjawabkan. Pembangunan harus berkualitas. Dan keselamatan masyarakat tidak boleh dikorbankan demi sebuah proyek.
Penulis: Alim