
KARAWANG – Proyek renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri (PN) Karawang dengan nilai kontrak mencapai Rp2.756.409.000 atau sekitar Rp2,75 miliar mulai menuai sorotan. Bukan hanya menyangkut kualitas pekerjaan dan transparansi penggunaan dana, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di lokasi proyek juga memunculkan tanda tanya.
Ironisnya, proyek yang berlangsung di lingkungan institusi penegak hukum tersebut justru memperlihatkan persoalan yang patut mendapat perhatian serius: sejumlah pekerja terpantau melakukan aktivitas konstruksi tanpa terlihat mengenakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap, meskipun di lokasi telah terpasang spanduk besar yang secara tegas mewajibkan penggunaan perlengkapan keselamatan kerja.
Berdasarkan papan informasi proyek yang terpasang di lokasi, pekerjaan tersebut merupakan paket renovasi Gedung Kantor Pengadilan Negeri Karawang yang beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani–By Pass Karawang, Kabupaten Karawang.
Dalam papan proyek tercantum nomor SP 2596/SEK.W11-U10/PL.1.2/X/2026, tertanggal 20 Oktober 2026. Pekerjaan dilaksanakan oleh CV Mardhotillah Mandiri dengan sumber dana yang tertulis berasal dari hibah Bank Syariah Mandiri Cabang Karawang. Adapun masa pelaksanaan ditetapkan selama 120 hari.
Pantauan Media Ulas Berita pada Rabu (18/11/2026), aktivitas renovasi masih berlangsung di sejumlah bagian gedung. Terlihat pekerjaan pembongkaran material lama, penataan konstruksi, pemasangan besi tulangan hingga pekerjaan beton.
Namun, di balik aktivitas pembangunan tersebut, muncul pertanyaan mengenai konsistensi penerapan standar keselamatan kerja.
Spanduk K3 Terpasang, Pekerja Justru Tak Lengkap Gunakan APD
Di area proyek terlihat spanduk peringatan bahwa pekerjaan konstruksi sedang berlangsung. Spanduk tersebut mencantumkan kewajiban penggunaan helm keselamatan, rompi, sepatu keselamatan, masker, dan sarung tangan.
Sayangnya, berdasarkan pengamatan di lapangan, sejumlah pekerja terlihat melakukan aktivitas pekerjaan tanpa perlengkapan APD yang tampak lengkap.
Ketika dikonfirmasi mengenai kondisi tersebut, seorang mandor di lokasi justru memberikan alasan cuaca panas dan kondisi lingkungan yang gerah.
“Panas bang, saya aja gerah banget, nggak ada angin. APD ada, cuma kalau dipakai panas, gerah banget,” ujarnya.
Pernyataan tersebut memunculkan pertanyaan tersendiri. Apakah kondisi cuaca dapat menjadi alasan untuk tidak menggunakan perlengkapan keselamatan kerja yang diwajibkan?
Padahal, pekerjaan konstruksi yang melibatkan pembongkaran, besi tulangan, material berat, dan pekerjaan beton memiliki potensi bahaya yang membutuhkan perlindungan memadai.
Keselamatan pekerja semestinya tidak bergantung pada nyaman atau tidaknya kondisi cuaca. Pelaksana proyek dan pihak yang bertanggung jawab terhadap K3 perlu memastikan perlengkapan keselamatan tersedia, layak, dan digunakan sesuai risiko pekerjaan.
Mandor Mengaku Hanya Menunggu Pekerjaan, Siapa Pengendali Proyek?
Persoalan lain muncul ketika Media Ulas Berita menggali lebih jauh mengenai pembagian tanggung jawab pelaksanaan renovasi.
Saat ditanya mengenai rincian bagian gedung yang direnovasi, pihak yang bertanggung jawab penuh, serta mekanisme pengawasan teknis, mandor belum memberikan penjelasan secara terperinci.
“Saya di sini hanya sebagai mandor pelaksana di lapangan yang disuruh nungguin pekerjaan sesuai gambar. Kalau pemborongnya Ibu Ukeu, selebihnya silahkan ke Pak Aceng sama Pak Awan orang pengadilan. Kalau saya sendiri dari Cikeas, perbatasan antara Bekasi dan Bogor,” ungkapnya.
Keterangan tersebut tentu belum menjawab secara menyeluruh siapa penanggung jawab teknis, siapa pengawas pekerjaan, serta bagaimana mekanisme pengendalian mutu dan keselamatan kerja diterapkan setiap hari.
Dengan nilai kontrak mencapai miliaran rupiah, kejelasan struktur tanggung jawab menjadi hal penting. Jangan sampai ketika muncul persoalan di lapangan, masing-masing pihak justru saling menunjuk tanpa memberikan penjelasan yang utuh kepada publik.
Nilai Kontrak Rp2,75 Miliar, Kualitas Jangan Hanya Dilihat dari Bangunan yang Berdiri
Nilai kontrak sebesar Rp2.756.409.000 bukan angka kecil. Dengan masa pengerjaan 120 hari, proyek renovasi tersebut membutuhkan pengawasan yang serius, mulai dari kesesuaian spesifikasi teknis, volume pekerjaan, kualitas material, hingga keselamatan tenaga kerja.
Terlebih, bangunan yang direnovasi merupakan fasilitas pelayanan publik di lingkungan lembaga peradilan.
Karena itu, masyarakat memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai dokumen kontrak, gambar teknis, dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, informasi mengenai sumber dana hibah yang tercantum pada papan proyek juga perlu dijelaskan secara terbuka, termasuk mekanisme penggunaan, pengawasan, dan pertanggungjawabannya.
Transparansi tidak cukup hanya dengan memasang papan informasi proyek. Pelaksanaan pekerjaan juga harus dapat diperiksa dan dipertanggungjawabkan.
Lima Pertanyaan Publik yang Menunggu Jawaban
Sejumlah hal penting kini patut mendapatkan penjelasan resmi dari Pengadilan Negeri Karawang maupun pihak pelaksana proyek:
1. Apakah seluruh pekerjaan renovasi telah dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis, gambar kerja, volume, dan nilai kontrak?
2. Siapa penanggung jawab penuh pelaksanaan serta pengawasan teknis proyek renovasi tersebut?
3. Siapa yang bertanggung jawab memastikan seluruh pekerja menggunakan APD sesuai standar K3?
4. Bagaimana mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban dana hibah yang tercantum dalam papan informasi proyek?
5. Apakah hasil renovasi nantinya akan melalui pemeriksaan mutu dan evaluasi sebelum pekerjaan dinyatakan selesai dan diterima?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk tudingan bahwa telah terjadi penyimpangan. Namun, merupakan bagian dari kepentingan publik untuk memastikan setiap proyek bernilai miliaran rupiah berjalan sesuai ketentuan.
Pengadilan Negeri Karawang dan Pelaksana Proyek Diminta Buka Suara
Media Ulas Berita memandang perlu adanya penjelasan terbuka dari pihak Pengadilan Negeri Karawang, CV Mardhotillah Mandiri, serta pihak pengawas teknis.
Khususnya terkait penerapan K3, struktur penanggung jawab pekerjaan, spesifikasi teknis, pengawasan kualitas bangunan, dan mekanisme pertanggungjawaban dana.
Media Ulas Berita membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait guna memperoleh informasi yang berimbang dan akurat.
Sebab, proyek renovasi gedung pengadilan bukan sekedar persoalan menyelesaikan pembangunan fisik. Ada tanggung jawab terhadap keselamatan manusia, kualitas fasilitas pelayanan publik, serta akuntabilitas penggunaan dana.
Jangan sampai papan proyek berdiri megah, nilai kontrak tercatat miliaran rupiah, tetapi penerapan keselamatan kerja dan kejelasan pengawasan justru menjadi persoalan yang belum terjawab.
Publik kini menunggu penjelasan: apakah pengawasan proyek benar-benar berjalan sebagaimana mestinya, atau masih ada aspek pelaksanaan yang perlu segera dievaluasi?
Penulis: Alim

