Reses DPRD Siak, Jondris Pakpahan Tampung Keluhan Warga Kandis: RSUD Mangkrak 10 Tahun, Pasar Pemda Belum Difungsikan!

0
Caption: Reses DPRD Siak, Jondris Pakpahan Tampung Keluhan Warga Kandis: RSUD Mangkrak 10 Tahun, Pasar Pemda Belum Difungsikan!

SIAK – Sejumlah persoalan pelayanan publik di Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Riau, kembali mencuat dalam kegiatan Reses I Masa Sidang I Tahun 2026 yang digelar Anggota DPRD Kabupaten Siak Fraksi Partai Golkar, Jondris Pakpahan, SH, dari Daerah Pemilihan (Dapil) IV, Sabtu (21/11/2026).

Dalam kegiatan reses yang berlangsung di Kelurahan Kandis Kota, Jondris turun langsung menemui masyarakat untuk menyerap berbagai aspirasi, keluhan, serta kebutuhan warga yang selama ini dinilai belum mendapatkan penyelesaian konkret dari pemerintah daerah.

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan sejumlah persoalan mendasar. Sedikitnya tiga isu utama menjadi perhatian, yakni belum beroperasinya bangunan RSUD Kecamatan Kandis meski telah berdiri lebih dari 10 tahun, Pasar Pemda Kandis Kota yang telah selesai dibangun tetapi belum dapat dimanfaatkan pedagang, serta persoalan penerangan dan keterbatasan jaringan listrik.

RSUD Berdiri Lebih dari 10 Tahun, Mengapa Belum Beroperasi?

Persoalan pertama yang disampaikan masyarakat adalah keberadaan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kecamatan Kandis yang hingga kini belum juga difungsikan.

Padahal, bangunan tersebut disebut telah berdiri lebih dari satu dekade. Kondisi ini memunculkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai kepastian operasional rumah sakit yang diharapkan dapat menjadi fasilitas pelayanan kesehatan bagi warga Kandis dan wilayah sekitarnya.

Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan kejelasan mengenai kendala yang menyebabkan fasilitas tersebut belum beroperasi. Sebab, keberadaan rumah sakit sangat dibutuhkan agar warga tidak harus menempuh perjalanan jauh ke luar kecamatan ketika membutuhkan pelayanan kesehatan.

Warga menilai, pembangunan fasilitas kesehatan semestinya diikuti kesiapan operasional, mulai dari tenaga medis profesional, peralatan kesehatan yang memadai hingga sistem pelayanan yang dapat diakses masyarakat.

Pasar Pemda Sudah Selesai Dibangun, Pedagang Masih Menunggu Kepastian

Keluhan kedua datang dari para pedagang dan masyarakat terkait bangunan Pasar Pemda Kandis Kota.

Secara fisik, bangunan pasar tersebut disebut telah selesai dibangun menggunakan anggaran yang bersumber dari uang rakyat melalui pajak. Namun, hingga kegiatan reses berlangsung, pasar tersebut belum dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh para pedagang.

Kondisi ini menimbulkan harapan sekaligus pertanyaan masyarakat mengenai kapan pasar tersebut benar-benar dapat difungsikan.

Warga berharap pemerintah segera menyelesaikan berbagai persoalan yang masih menghambat pemanfaatan pasar, sehingga fasilitas yang telah dibangun tidak sekedar menjadi bangunan tanpa aktivitas ekonomi.

Masyarakat juga menginginkan keberadaan pasar tersebut mampu menggerakkan roda perekonomian lokal serta memberikan tempat berjualan yang layak dan tertata bagi para pedagang kecil.

Penerangan dan Jaringan Listrik Juga Menjadi Sorotan

Selain persoalan kesehatan dan pasar, masyarakat turut menyampaikan keluhan mengenai pelayanan penerangan yang dinilai belum maksimal.

Warga menyoroti keterbatasan akses jaringan listrik, termasuk kebutuhan penambahan tiang PLN serta jaringan dan kapasitas transformator (trafo) yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Persoalan tersebut diharapkan mendapat perhatian dari pihak terkait agar kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi secara lebih optimal dan tidak menghambat aktivitas sehari-hari.

Jondris: Aspirasi Masyarakat Harus Menjadi Prioritas

Menanggapi berbagai keluhan tersebut, Jondris Pakpahan menegaskan bahwa seluruh aspirasi masyarakat akan menjadi catatan penting untuk diperjuangkan melalui fungsi dan kewenangannya sebagai anggota DPRD.

“Kami tampung semua aspirasi ini. Ini menjadi catatan penting bagi kami untuk diperjuangkan, agar bangunan yang sudah ada bisa segera berfungsi untuk kepentingan masyarakat,” ujar Jondris.

Ia juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang semakin ketat. Menurutnya, keterbatasan anggaran harus menjadi alasan bagi pemerintah daerah untuk semakin cermat dalam menentukan skala prioritas, bukan justru mengabaikan kebutuhan dasar masyarakat.

“Dana dari pusat menurun, itu fakta. Tapi kewajiban tidak berubah. Layanan dasar kesehatan, pendidikan, dan pangan harus tetap diprioritaskan, karena itu yang paling dibutuhkan rakyat,” tegasnya.

Jondris menjelaskan, dalam sektor kesehatan, masyarakat membutuhkan fasilitas yang benar-benar berfungsi, pelayanan yang mudah dijangkau, tenaga kesehatan profesional, serta peralatan medis yang memadai.

Ia menilai tidak semestinya terdapat bangunan rumah sakit yang telah berdiri bertahun-tahun tetapi belum dapat dimanfaatkan masyarakat.

Sementara di bidang pendidikan, perhatian pemerintah harus diarahkan pada ketersediaan sarana dan prasarana sekolah yang layak, kecukupan tenaga pendidik, serta pemerataan akses pendidikan hingga ke pelosok kecamatan.

Adapun di sektor pangan dan perekonomian, pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga ketersediaan serta keterjangkauan harga bahan pokok, sekaligus memperhatikan keberlangsungan usaha pedagang dan pelaku usaha kecil di pasar rakyat.

Masyarakat Menunggu Realisasi, Bukan Sekedar Catatan Reses

Kegiatan reses tersebut juga diwarnai berbagai keluhan masyarakat mengenai kondisi perekonomian yang semakin sulit, khususnya bagi kalangan masyarakat kecil yang masih membutuhkan perhatian dan keberpihakan kebijakan pemerintah.

Warga yang hadir menyambut baik penyampaian aspirasi dan penegasan Jondris Pakpahan terkait pentingnya pelayanan dasar. Namun, masyarakat berharap hasil reses tidak berhenti sebagai laporan atau catatan administratif semata.

Kini, yang dinantikan masyarakat adalah langkah konkret dan koordinasi dengan pemerintah daerah maupun instansi terkait untuk menjawab persoalan yang telah lama mereka sampaikan.

Mulai dari kepastian operasional RSUD Kecamatan Kandis, pemanfaatan Pasar Pemda Kandis Kota, hingga peningkatan pelayanan penerangan dan jaringan listrik.

Sebab, pembangunan yang menggunakan uang rakyat pada akhirnya harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Masyarakat pun berharap pemerintah pusat dan daerah benar-benar menempatkan kebutuhan dasar sebagai prioritas, bukan hanya menjalankan program yang bersifat seremonial, tetapi memastikan setiap fasilitas publik yang telah dibangun dapat digunakan dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini