KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) Indonesia DPD Karawang, Syuhada Wisastra, angkat bicara terkait polemik dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2025 di sejumlah SMP, SMA, dan SMK di Kabupaten Karawang.
Syuhada Wisastra, yang dikenal sebagai praktisi senior di bidang Human Resource Development (HRD), General Affair, dan manajemen dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di dunia industri nasional, menyebut bahwa pelaksanaan PPDB tahun ini masih menyisakan berbagai persoalan mendasar. Mulai dari sistem zonasi, jalur prestasi, hingga ketimpangan akses pendidikan, dinilai menjadi batu sandungan bagi pemerataan dan keadilan pendidikan.
“Kami banyak menerima laporan dari orang tua yang merasa kebingungan bahkan frustasi dengan proses PPDB tahun ini. Sistem zonasi tidak sepenuhnya berpihak pada pemerataan, sementara jalur prestasi belum mampu mengakomodasi potensi siswa secara adil,” ujarnya, Rabu (2/7).
IWOI Karawang menyoroti bahwa implementasi Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, yang menjadi acuan teknis pelaksanaan PPDB, belum menjawab tantangan keadilan substansial dalam dunia pendidikan. Syuhada menyebutkan, banyak siswa berprestasi justru gagal diterima di sekolah tujuan karena terkendala aturan zonasi yang kaku dan tidak fleksibel.
“Sudah saatnya pemerintah daerah bersama Dinas Pendidikan Karawang mengevaluasi sistem ini secara menyeluruh. Jangan sampai setiap tahun masyarakat hanya disuguhkan janji transparansi, tapi kenyataannya tetap penuh kebingungan dan keluhan,” tegasnya.
Lebih lanjut, Syuhada juga mengkritisi minimnya sosialisasi dan akses informasi PPDB, terutama di wilayah-wilayah pinggiran dan pedesaan. Menurutnya, hal ini memperlebar kesenjangan digital sekaligus memperparah ketimpangan pendidikan.
“Masih banyak orang tua yang tidak memahami proses PPDB karena kurangnya edukasi digital dan informasi yang mudah diakses. Kesenjangan digital makin memperlebar jurang pendidikan,” tambahnya.
Sebagai tokoh yang telah lama berkecimpung dalam dunia organisasi dan manajemen, Syuhada menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar soal sistem pendaftaran, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat.
“Pemerintah harus hadir secara nyata. Pendidikan seharusnya gratis secara utuh, mulai dari seragam, buku, hingga sepatu sekolah. Ini sudah menjadi tuntutan masyarakat sejak lama, dari era Orde Baru hingga kini, tapi belum pernah sepenuhnya diwujudkan,” ucapnya.
Sebagai bagian dari elemen masyarakat sipil, IWOI Karawang membuka layanan pengaduan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB 2025 dan menyatakan siap mengawal isu ini agar mendapat perhatian serius dari pemerintah dan dinas terkait.
Penulis: Alim
📌 Kontak Pengaduan Resmi IWOI Karawang
📞 0877 3555 1174
📨 Email: dpdiwoikarawang@gmail.com
🖊️ Redaksi: DPD IWO Indonesia Kabupaten Karawang
Mengawal Informasi, Menyuarakan Keadilan