BEKASI | ULASBERITA.CLICK | Ratusan insan pers dari Kabupaten dan Kota Bekasi memadati Saung Jajaka, Tambun Utara, Kamis pagi. Mereka menyuarakan kekecewaan mendalam atas pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengajak masyarakat untuk tak lagi bergantung pada media, dan cukup menggunakan media sosial dalam publikasi kegiatan.
Pernyataan yang viral di berbagai platform digital itu dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi wartawan, sekaligus mencederai pilar demokrasi yang seharusnya dijaga seorang pemimpin publik.
“Statemen Gubernur KDM tidak mencerminkan jiwa kenegarawanan. Dia mengajak masyarakat meninggalkan media, padahal media adalah corong publik yang bekerja dengan prinsip etika dan tanggung jawab hukum,” tegas Ketua SMSI Kabupaten Bekasi, Doni Ardon, di hadapan para pemilik media, pimpinan organisasi pers, jurnalis, serta tokoh masyarakat, Kamis (3/7).
Doni menilai alasan efisiensi anggaran yang digunakan KDM sebagai justifikasi pernyataannya justru semakin memperjelas ketidakpahaman akan fungsi pers sebagai kontrol sosial dan mitra strategis pemerintahan.
“Alih-alih memperkuat sinergi, Gubernur justru menyuruh masyarakat upload di TikTok, Facebook, YouTube dan Instagram. Apa ini wujud pemerintahan modern atau malah pengabaian terhadap etika informasi?” lanjut Doni yang juga Direktur Mitranews.net.
Nada senada dilontarkan Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin. Ia menyebut, seruan KDM kepada masyarakat untuk meninggalkan media profesional merupakan narasi sesat yang bisa merusak tatanan komunikasi demokratis.
“Ini bukan soal baper. Ini soal menjaga martabat profesi jurnalis. Kita hadir hari ini bukan karena amarah, tetapi karena panggilan moral,” ucap Ade.
Sementara itu, Raja Simatupang dari AWIBB Jawa Barat menegaskan bahwa media bukan musuh negara, melainkan mitra dalam membangun bangsa yang transparan dan partisipatif.
“Kami lahir dari niat luhur menjaga kehormatan profesi. Jangan tempatkan media sebagai beban. Kita justru membantu memperluas jangkauan kerja pemerintah,” tegas Raja.
Pernyataan Sikap Bersama
Dialog Pers Bekasi Raya yang dipandu pengurus SMSI Kabupaten Bekasi, Suryo Sudharmo dan Paulus Simalango, menghasilkan lima butir pernyataan sikap, di antaranya:
1. Media adalah Pilar Demokrasi, Bukan Alat Seremoni
Wartawan bukan buzzer. Media hadir sebagai alat kontrol terhadap kekuasaan.
2. Tolak Stigma “Media Tak Diperlukan” oleh Pejabat
Seruan Gubernur Jabar KDM dinilai sebagai bentuk pengerdilan profesi wartawan.
3. Media Sosial Tidak Bisa Menggantikan Pers
Media sosial tidak memiliki mekanisme verifikasi dan tanggung jawab hukum.
4. Dorong Sinergi Pemerintah dan Media
Pers bukan oposisi, tapi mitra strategis dalam menyampaikan informasi publik.
5. Perkuat Solidaritas Insan Pers
Seluruh media di Bekasi diminta bersatu menjaga marwah profesi dan tidak memberi celah untuk intervensi pihak luar.
Pesan Moral dari Tokoh Bekasi
Ketua Umum Jajaka Nusantara HK Damin Sada dan Presiden Facebooker Ebong Hermawan turut hadir memberikan dukungan moral. Keduanya mengingatkan pentingnya peran pers dalam menjaga stabilitas informasi dan kualitas demokrasi.
“Jangan jadikan media sosial sebagai standar utama informasi publik. Media profesional hadir dengan tanggung jawab etik dan hukum yang jelas,” ujar Damin Sada.
Penutup
Forum tersebut menjadi tonggak solidaritas insan pers Bekasi Raya dalam menghadapi narasi yang dianggap merendahkan peran jurnalis. Di tengah derasnya arus disinformasi di media sosial, keberadaan media profesional tetap vital dalam menjaga akuntabilitas publik dan integritas informasi.
Penulis: Alim