KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Gelombang kemarahan meletup di kalangan insan pers menyusul pernyataan kontroversial Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang menyarankan agar pemerintah daerah menghentikan kerja sama dengan media. Pernyataan yang dilontarkan dalam sebuah forum internal itu kini menyulut bara konflik yang tak bisa diabaikan.
Dalam diskusi publik yang digelar di Das Kopi Karawang, Selasa (8/7/2025), dua tokoh penting dunia jurnalistik, Nurdin Syam alias Mr. Kim (pengusaha media online) dan Romo (jurnalis senior), tampil membongkar kebobrokan arah komunikasi politik sang gubernur. Mereka mengecam habis-habisan ucapan tersebut yang dianggap melecehkan peran pers sebagai pilar keempat demokrasi.
“Ini bukan sekadar soal media. Ini soal demokrasi yang sedang dilukai oleh penguasa!” tegas Mr. Kim, dengan nada tinggi dan penuh kemarahan.
Menurutnya, pernyataan Dedi bukan hanya sembrono, tapi berbahaya dan bisa menjadi preseden otoriter di level daerah. Ia menyebut, narasi anti-media ini bisa menyuburkan budaya anti-kritik dan memperkuat feodalisme dalam birokrasi.
“Pernyataan itu menyakitkan. Seolah jurnalis dianggap pengemis informasi. Ini jelas penghinaan terhadap profesi kami. Kami menuntut Dedi Mulyadi mencabut ucapannya secara terbuka dan meminta maaf di depan publik,” tandasnya.
Ia juga mengingatkan, seorang gubernur memiliki efek domino, ucapan Dedi bisa dengan mudah dijadikan pembenaran oleh pejabat di bawahnya untuk mendiskriminasi media, membungkam suara-suara kritis, dan menghancurkan ruang dialog publik.
Nada serupa dilontarkan oleh Romo, jurnalis senior yang dikenal tajam mengkritik kekuasaan. Ia menilai pernyataan Dedi sebagai langkah mundur menuju rezim otoriter.
“Gubernur itu pejabat publik, bukan raja. Ucapannya harus bertanggung jawab. Pers bukan musuh. Kalau Dedi memicu kegaduhan ini, maka dia juga yang wajib meredakannya,” kecam Romo.
Boikot Media Dimulai, Ancaman Aksi Nasional Menguat
Dalam pernyataan bersama, Mr. Kim dan Romo menegaskan bahwa jika tidak ada klarifikasi resmi dan permintaan maaf terbuka dari Gubernur Dedi Mulyadi, maka media-media yang tergabung dalam jaringan mereka akan memboikot seluruh pemberitaan terkait dirinya.
Tak berhenti di situ, mereka juga tengah menyusun laporan resmi ke Kementerian Kominfo, Dewan Pers, hingga Istana Presiden untuk mengadukan insiden ini sebagai bentuk pelecehan terhadap kemerdekaan pers.
“Kami tak akan diam. Ini sudah melampaui batas. Bila perlu, kami akan turun ke Jakarta dan menyuarakan ini di tingkat nasional. Demokrasi harus diselamatkan, sebelum dibungkam oleh arogansi kekuasaan,” tegas Mr. Kim mengakhiri.
Penulis: Alim