KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Pernyataan menohok datang dari Bejo Suhendro, penggiat antikorupsi senior dari Lembaga KPK-PANRI, yang dengan lantang mengkritik sikap Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin (KDM), terkait relasi pemerintah dengan jurnalis, LSM, dan lembaga sosial kontrol lainnya.
Bejo menilai bahwa alih-alih merangkul elemen-elemen independen yang selama ini menjadi mitra penting dalam pengawasan publik, Gubernur justru menunjukkan sikap sebaliknya, menutup diri dan menciptakan jarak.
“Kalau ingin Jawa Barat maju, jangan alergi pada kontrol publik. Rangkul jurnalis, LSM, dan penggiat antikorupsi! Jangan malah dijauhkan,” tegasnya, Kamis (10/7).
Ia menyebut, social control seperti media dan LSM adalah benteng terakhir dalam mencegah pembusukan sistem pemerintahan. Tanpa mereka, kata Bejo, korupsi akan semakin merajalela di tubuh birokrasi Jawa Barat.
“Data yang saya pegang menunjukkan bahwa hampir di semua kabupaten/kota di Jawa Barat, banyak oknum ASN yang merampok uang rakyat lewat skema anggaran. Ini bukan opini, ini fakta,” katanya dengan nada geram.
Tak hanya itu, Bejo juga mengingatkan soal kerentanan penyalahgunaan dana dari pusat hingga daerah yang menurutnya sudah menjadi “ladang empuk” bagi kelompok-kelompok pemburu rente.
“Jangan sampai birokrasi dijadikan alat untuk memperkaya diri. Kalau korupsi bisa diputus total, saya yakin Jabar bisa melesat jauh melampaui provinsi lain,” tegasnya.
Bejo mendorong Gubernur agar tidak hanya memprioritaskan pembangunan fisik semata, tapi juga memperkuat sistem pengawasan yang melibatkan masyarakat sipil secara aktif.
“Jangan tutup pintu kritik. Demokrasi itu sehat jika dikawal oleh suara-suara independen. Abaikan jurnalis dan aktivis, maka yang tumbuh adalah tirani, bukan pembangunan,” ujarnya.
Pernyataan Bejo Suhendro ini menjadi pukulan telak terhadap iklim keterbukaan informasi di lingkungan Pemprov Jabar, sekaligus menghidupkan kembali sorotan publik terhadap praktik korupsi yang masih marak di level birokrasi.
Penulis: Alim