KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Proyek pembangunan sistem drainase di ruas utama Jalan Ahmad Yani hingga Jalan Pangkal Perjuangan, Kabupaten Karawang, tengah menjadi sorotan tajam publik. Meski menghabiskan anggaran fantastis sebesar Rp679.000.000 dari APBD Karawang 2025, realisasi teknis di lapangan justru menimbulkan tanda tanya besar.
Hasil pantauan ulasberita di lokasi memperlihatkan kondisi memprihatinkan. Dasar saluran tampak tergenang air, dan yang lebih mengkhawatirkan, tidak tampak adanya lapisan pasir (ampar pasir) sebagai dasar pondasi beton U-ditch. Padahal, penggunaan pasir sebagai alas merupakan komponen vital dalam konstruksi drainase, berfungsi menjaga kestabilan struktur serta kelancaran aliran air.
Seorang pekerja yang ditemui di lokasi, yang enggan disebutkan namanya, mengaku hanya menjalankan perintah tanpa tahu detil teknis proyek. “Yah kita mah hanya kerja, Pak. Jadi soal apapun yang diperintahkan ya kita kerjakan. Apalagi ini mah berat-berat materialnya, Pak. Kita gak bakalan pakai cara sendiri,” ujarnya, Kamis (10/7).
Saat ditanya siapa mandor proyeknya, ia menjawab dengan nada pasrah, “Kalau mandornya mah saya juga jujur belum hapal namanya, Pak, soalnya saya kerja ya diajak rombongan aja,” tambahnya singkat.
Proyek ini diketahui dilaksanakan oleh CV Putra Cirenon Timur, dengan masa kerja selama 120 hari kalender. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada satu pun klarifikasi resmi dari pihak pelaksana maupun Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang. Ketika dihubungi, instansi terkait belum memberikan jawaban atas dugaan pelanggaran spesifikasi tersebut.
Warga setempat pun mulai mempertanyakan kualitas dan transparansi proyek yang seharusnya menjadi solusi atas banjir rutin di kawasan tersebut. “Kami harap jangan asal bangun. Drainase ini penting sekali, apalagi kalau hujan besar. Jangan sampai uang rakyat miliaran habis, tapi hasilnya menyiksa rakyat juga,” ujar seorang warga yang tinggal tak jauh dari lokasi proyek.
Kondisi ini menambah daftar panjang proyek infrastruktur yang diduga dikerjakan tanpa mengindahkan standar teknis dan akuntabilitas anggaran publik. Sorotan kini tertuju pada pengawasan pemerintah daerah dan penegakan standar teknis, agar proyek bernilai besar tidak berubah menjadi sumber masalah baru.
Ulasberita akan terus mengawal perkembangan proyek ini hingga ada kejelasan dari pihak terkait.
Penulis: Alim