KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Proyek pemasangan videotron oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Karawang menuai kritik tajam dari publik. Videotron raksasa yang kini berdiri mencolok di depan Pos Polisi 4K Karawang ini tercatat sebagai proyek bertajuk Digital Iconic-Videotron Outdoor OLS5Fixed dengan anggaran fantastis mencapai Rp1.797.201.000. Proyek tersebut dikerjakan oleh PT Visi Tiga Media dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Karawang.
Besarnya anggaran yang digelontorkan untuk proyek ini memunculkan tanda tanya besar: seberapa mendesak kebutuhan videotron dibandingkan dengan berbagai kebutuhan dasar masyarakat?
“Kalau dilihat dari jumlah anggarannya, bukankah lebih bijak jika dialihkan dulu untuk program-program krusial seperti perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU), infrastruktur jalan, atau fasilitas umum yang langsung dirasakan masyarakat?” ujar seorang warga Karawang yang dimintai tanggapan.
Menanggapi hal ini, Kepala Bidang Diskominfo Karawang, Bagja, mengklaim bahwa proyek videotron merupakan bagian dari strategi komunikasi pemerintah daerah. “Siap bos… kebutuhan untuk publikasi,” ujarnya singkat, Sabtu (13/7).
Ketika ditanya lebih lanjut soal efektivitas dan urgensi anggaran sebesar hampir Rp2 miliar tersebut, Bagja menjelaskan bahwa media luar ruang seperti videotron dianggap penting sebagai sarana penyampaian informasi pembangunan dan program kerja pemerintah. “Media massa dan publikasi media luar ruang semuanya bermanfaat… salah satunya ya videotron,” ujarnya.
Namun pernyataan ini belum meredakan kritik. Pasalnya, Karawang telah memiliki jaringan media lokal yang secara aktif menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah dalam menyosialisasikan program-program. Keberadaan videotron dianggap oleh sebagian kalangan hanya menambah pemborosan belanja daerah yang tidak sepenuhnya berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Sorotan juga mengarah pada kurangnya transparansi dan minimnya ruang diskusi publik sebelum proyek ini dilaksanakan. Ketiadaan uji kebutuhan (need assessment) dan evaluasi efektivitas terhadap kanal publikasi yang sudah ada memperkuat kesan bahwa proyek ini hanya proyek mercusuar semata.
Sejumlah tokoh masyarakat dan aktivis mendorong agar Pemkab Karawang lebih cermat dalam menyusun prioritas anggaran. Evaluasi menyeluruh terhadap belanja-belanja non-urgent seperti ini dinilai penting untuk memastikan APBD benar-benar digunakan demi kebutuhan mendesak masyarakat.
Selama pertanyaan publik soal urgensi, manfaat langsung, dan transparansi penggunaan anggaran belum dijawab secara memadai, proyek videotron bernilai miliaran ini akan terus menjadi simbol kontroversi dalam pengelolaan keuangan daerah.
Penulis: Alim