KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Aktivis pendidikan asal Karawang, yang akrab disapa MR. KiM, melontarkan kritik tajam terhadap maraknya praktik jual beli Lembar Kerja Siswa (LKS) di sekolah-sekolah. Ia menyebut fenomena ini sebagai indikasi gagalnya negara dalam menjamin hak dasar pendidikan melalui alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang semestinya mencukupi.
“Informasi dari masyarakat dan berbagai pemberitaan menunjukkan bahwa hampir di setiap sekolah terjadi praktik jual beli LKS. Ini sinyal bahwa dana BOS belum mampu menjamin kebutuhan pokok siswa, sehingga orang tua terpaksa menanggung beban tambahan,” tegas MR. KiM dalam pernyataannya, Jumat (18/7).
Menurutnya, ketimpangan anggaran pendidikan telah membuka celah terjadinya pungutan liar berkedok kebutuhan pembelajaran. Praktik itu, ujarnya, berlangsung sistematis dan berlangsung lama, tanpa penanganan serius dari pemerintah.
Tak hanya soal LKS, MR. KiM juga menyoroti akar persoalan lain: rendahnya kesejahteraan guru, khususnya guru honorer, yang kerap menjadi pemicu munculnya praktik-praktik tak etis di lingkungan sekolah.
“Kalau gaji guru honorer masih di bawah UMR, jangan heran jika ada yang mulai ‘jualan LKS’ atau ‘jadi calo seragam’. Ini bukan soal moral semata, tapi soal rasa keadilan dan keberpihakan negara terhadap pendidik,“ ujarnya.
Dalam nada prihatin, ia menyebut praktik-praktik tersebut sebagai bagian dari rantai pungli yang menodai dunia pendidikan, mulai dari penyunatan dana Program Indonesia Pintar (PIP), suap masuk sekolah, hingga kewajiban beli seragam dari jalur “internal sekolah”.
“Pendidikan kita sedang tidak baik-baik saja. Dari PIP yang dipotong, suap SPMB, jual beli LKS, sampai guru jadi makelar seragam sekolah, semuanya mencoreng integritas lembaga pendidikan,” kata MR. KiM.
Ia menegaskan bahwa akar dari semua masalah ini adalah minimnya penghargaan terhadap profesi guru, padahal menjadi pendidik menuntut proses pendidikan panjang dan pengabdian total.
“Kalau kita serius ingin menjadikan Indonesia negara besar, mulailah dengan menghargai guru. Naikkan gaji mereka bukan hanya dari pusat, tapi juga dari provinsi dan kabupaten, khususnya di Karawang,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, MR. KiM mendesak pemerintah untuk melakukan reformasi menyeluruh di sektor pendidikan, mulai dari pengelolaan anggaran hingga perbaikan ekosistem birokrasi sekolah. Ia menekankan bahwa hanya dengan sistem yang adil dan bersih, pendidikan Indonesia bisa melahirkan generasi yang bermartabat.
Penulis: Alim