KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Langkah PT FCC Indonesia merekrut tenaga kerja dari SMKN 12 Bandung pada 21 Juli 2025 memicu gelombang kemarahan publik Karawang. Di tengah angka pengangguran lokal yang terus naik, keputusan itu dinilai sebagai tamparan telak terhadap warga Karawang sendiri.
Warga menilai, keberadaan pabrik di Karawang yang justru merekrut dari luar daerah adalah bentuk nyata pengkhianatan terhadap semangat keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal. Gelombang kritik bermunculan di media sosial dan memaksa digelarnya audiensi terbuka di Kantor Disnakertrans Karawang pada Rabu (23/7/2025).
Audiensi itu mempertemukan Kepala Disnakertrans Karawang, manajemen PT FCC Indonesia, aktivis, tokoh ormas, dan perwakilan pemuda. Ketegangan memuncak ketika perwakilan HRD PT FCC Indonesia membuat pernyataan yang dianggap menghina:
“Seringkali muncul anggapan di internal: ngajarin orang Karawang itu susah, mereka tuh gak pinter-pinter.”
Pernyataan itu sontak menyulut kemarahan peserta forum.
MR. KIM: “Pabrik Berdiri di Karawang, Tapi Anak Daerah Diabaikan!”
Humas GMPI sekaligus aktivis vokal, Mr. Kim, menyesalkan pola rekrutmen yang dinilai diskriminatif.
“Jangan sampai pabrik berdiri di Karawang tapi anak-anak Karawang hanya jadi penonton. Ini membangun kecemburuan sosial. Kalau terus begini, bisa picu konflik horizontal!” tegasnya.
Syuhada Wisastra: HRD PT FCC Perlu Belajar Etika dan Sejarah!
Lebih tajam lagi, praktisi HRD senior Syuhada Wisastra, yang juga Ketua IWO Indonesia DPD Karawang, menyebut pernyataan HRD PT FCC sebagai bentuk pelecehan terhadap martabat orang Karawang.
“Saya asli Karawang. Selama lebih dari 30 tahun saya bekerja sebagai HRD, termasuk di perusahaan nasional dan asing. Pernyataan itu bukan hanya keliru, tapi hinaan telanjang terhadap SDM lokal,” kecamnya.
Syuhada menegaskan, jika memang kualitas pelamar menjadi masalah, maka solusinya bukan menghindar dari warga lokal, melainkan membangun sistem pelatihan yang konkret bersama pemda, sekolah, dan desa.
“Tugas HRD bukan cuma duduk di balik meja lalu bilang ‘anak Karawang bodoh’. Kalau kamu profesional, bangun sistem pembinaan. Kolaborasi itu kuncinya!”
Sindiran Pedas untuk Apindo, Kadin, dan Forum HRD Karawang
Syuhada juga melontarkan kritik keras kepada asosiasi pengusaha dan forum HRD di Karawang.
“Mereka ke mana ketika warga Karawang dilecehkan secara terbuka? Kalau hanya jadi stempel legalitas perusahaan, lebih baik bubar saja. Organisasi itu harus berpihak, bukan hanya jadi geng elit yang sibuk rapat tanpa dampak.”
Ia menegaskan bahwa saat ini bukan waktunya lagi bersembunyi di balik formalitas. Lembaga-lembaga seperti Apindo dan Kadin harus berdiri di depan, bukan bersembunyi di belakang meja saat warga mereka dilecehkan.
Kritik Pedas untuk Pemkab Karawang: “Pemerintah Kita Gagal Menyiapkan SDM!”
Tak hanya perusahaan dan asosiasi, pemerintah daerah pun tak luput dari kritik tajam Syuhada.
“Kalau ada perusahaan yang berani bilang ngajarin orang Karawang susah, itu cermin bahwa Pemkab gagal membangun sistem penguatan SDM. Pemerintah terlalu reaktif, tidak punya roadmap. Audiensi bukan solusi kalau tidak dibarengi langkah sistematis.”
Syuhada menegaskan perlunya reformasi total dalam pembinaan tenaga kerja, dari kurikulum SMK, penguatan BLK, hingga optimalisasi peran Disnaker dan BKK sekolah.
“Kalau pembinaan hanya seremonial dan pelatihan sebatas proyek tahunan, jangan harap perusahaan percaya. Tapi kalau sistem dibangun serius, saya yakin anak Karawang bisa bersaing!”
Tutup Panggung Dengan Seruan Perlawanan
Mengakhiri pernyataannya, Syuhada menyerukan agar masyarakat, pemuda, dan seluruh stakeholder Karawang bangkit melawan diskriminasi struktural terhadap tenaga kerja lokal.
“Jangan biarkan warga Karawang dianggap kelas dua di tanah sendiri. Bangun SDM dari desa, dari sekolah, dari bawah. Hadapi industri dengan kesiapan dan harga diri!”
Kesimpulan: Kasus PT FCC Indonesia membuka borok lama: sistem ketenagakerjaan di Karawang yang tidak berpihak pada rakyatnya sendiri. Saatnya Karawang bicara lantang bukan hanya marah di forum, tapi bertindak untuk perubahan konkret.
Penulis: Alim