KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Konflik panas meletup usai proses rekrutmen tenaga kerja di PT FCC Indonesia menuai kontroversi dan menjadi viral di media sosial. Pemerintah Desa Wadas dan warga mempertanyakan transparansi perekrutan yang justru lebih banyak menyerap tenaga kerja dari luar Karawang, padahal perusahaan tersebut beroperasi di jantung kawasan industri KIIC Karawang.
Audiensi yang digelar Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karawang pada Rabu (23/7/2025) menghadirkan perwakilan PT FCC Indonesia, Kepala Desa Wadas Jujun Junaedi, serta sejumlah warga yang kecewa dan mempertanyakan mekanisme penilaian kompetensi calon pekerja lokal.
Namun, suasana audiensi berubah tegang setelah pernyataan kontroversial yang diduga dilontarkan oleh Manager HRD PT FCC, bernama Oktav, dianggap melecehkan warga Karawang. Pernyataan itu pun berbuntut panjang, LBH BUMI PROKLAMASI bersama warga melaporkan Oktav ke kepolisian atas dugaan ujaran yang merendahkan martabat warga lokal.
Ironisnya, sehari setelah audiensi memanas, dua aparatur Desa Wadas, yakni Kepala Dusun Haerani dan Ketua Karang Taruna justru tertangkap kamera video menghadiri agenda pertemuan internal dengan pihak HRD PT FCC Indonesia di sebuah kafe di Nagasari pada Kamis (24/7/2025). Video tersebut menyebar luas di grup-grup WhatsApp dan memicu gelombang kekecewaan.
Kepala Desa Wadas, Jujun Junaedi, merasa dikhianati oleh anak buahnya sendiri. “Saya tidak tahu sama sekali soal pertemuan itu. Mereka tidak memberitahu saya. Saya sudah tegur langsung. Katanya diundang untuk menyaksikan klarifikasi, tapi langsung balik kanan. Tetap saja ini tidak menghargai pemerintahan desa,” tegasnya geram.
Kekecewaan juga datang dari Nurdin Sam alias Mr. Kim, CEO Lintas Karawang yang turut hadir dalam audiensi. Ia menilai sikap aparatur desa tersebut mencoreng perjuangan kepala desa dan melemahkan posisi tawar warga.
“Melehoy weh. Cuma Lurah Jujun doang anu pageuh mah,” singkat Mr. Kim dengan nada kecewa.
Persoalan ini bukan sekadar polemik rekrutmen, tapi mencerminkan persoalan yang lebih dalam: soal keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal, integritas aparat desa, dan etika korporasi dalam menjalankan operasional di tanah Karawang.
Catatan Redaksi:
Publik menanti ketegasan Pemerintah Kabupaten Karawang dalam merespons kasus ini. Transparansi rekrutmen dan perlindungan terhadap hak tenaga kerja lokal tak boleh lagi menjadi wacana semata. Kini, mata publik tertuju pada bagaimana nasib proses hukum dan langkah lanjutan dari Pemkab Karawang serta pihak PT FCC Indonesia.
Penulis: Alim