KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Pernyataan arogan dan bernada merendahkan dari seorang oknum HRD PT FCC Indonesia dalam forum resmi audiensi dengan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Karawang, Rabu (23/7/2025), kini menjadi bara yang menyulut kemarahan warga Karawang. Dalam forum itu, sang HRD yang diketahui bernama Oktav diduga menyampaikan kalimat kontroversial: “Orang Karawang selalu diajarin tidak pintar-pintar.”
Ucapan yang viral melalui potongan video di media sosial itu langsung menuai gelombang protes. Publik mengecam keras pernyataan tersebut yang dinilai melecehkan intelektualitas warga lokal, bahkan menyiratkan adanya diskriminasi sistemik dalam proses rekrutmen tenaga kerja di Karawang salah satu kawasan industri terbesar di Indonesia.
Meski Oktav berkilah bahwa ucapannya dimaksudkan untuk membela warga Karawang, publik tak menerima alasan tersebut. Sebaliknya, pernyataan itu dianggap mencerminkan mentalitas kolonial dan superioritas HRD terhadap putra daerah.
“Kalau pernyataan ini terbukti di proses hukum, jangan hanya Oktav yang diperiksa. Bongkar semua HRD yang punya pola pikir serupa. Ini bisa jadi puncak gunung es dari sistem rekrutmen yang penuh manipulasi!” tegas aktivis Karawang, Ace Sudiar, Minggu (27/7/2025).
Ace juga membongkar kejanggalan dalam proses seleksi kerja yang disebut Oktav. Menurutnya, narasi “peserta tidak bisa menjawab soal SMP” adalah manipulatif dan menyesatkan. Ace menduga peserta yang lolos tes sudah dikondisikan sejak awal melalui pelatihan khusus, sehingga seleksi hanya formalitas belaka.
“Ini bentuk penyesatan publik. Diplomasi seperti itu menyakitkan. Jangan pura-pura objektif padahal prosesnya sudah diskenario sejak awal,” kecam Ace.
Lebih dari sekadar blunder personal, kasus ini dinilai membuka “kotak pandora” diskriminasi terstruktur di balik industri Karawang. Ace mendesak agar pemerintah daerah, DPRD, hingga aparat penegak hukum segera turun tangan secara transparan dan tidak membiarkan pelaku berlindung di balik kekuasaan atau koneksi politik.
“Jangan mentang-mentang punya kedekatan dengan pejabat tinggi, bisa bicara seenaknya. Negara ini punya hukum! Mau karibnya pejabat provinsi atau siapa pun, PREEEK!!” seru Ace dengan lantang.
Gelombang desakan kini mengarah kepada Disnaker, DPRD Karawang, dan APH untuk segera bersinergi menyelidiki lebih dalam bukan hanya mengejar permintaan maaf, tapi juga membuka tabir potensi praktik diskriminatif yang telah lama dipendam masyarakat.
Warga Karawang kini menunggu: akankah hukum benar-benar ditegakkan? Atau hanya akan menjadi debu yang ditiup angin industrialisasi?
Penulis: Alim