Karawang – Penyaluran bantuan sosial (bansos) di Desa Rengasdengklok Selatan, Kecamatan Rengasdengklok, Kabupaten Karawang, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, ketidakberesan dalam sistem pendataan penerima bantuan kembali mencuat ke permukaan setelah seorang warga secara terbuka memprotes ketimpangan yang terjadi.
Ironisnya, warga yang mengaku berkecukupan justru menerima bantuan, sementara tetangganya yang merupakan janda tidak mampu, tinggal di rumah tidak layak huni, malah tidak terdata sebagai penerima.
Keluhan ini diungkap oleh akun bernama Bela melalui unggahan di grup Facebook “KARAWANG INFO JAWA BARAT”. Dalam unggahannya yang viral dan menuai puluhan tanggapan, ia menyampaikan keprihatinannya secara langsung dan meminta perhatian dari Bupati Karawang.
“Saya orang berkecukupan, punya segalanya, kenapa saya dapat bansos? Sedangkan tetangga saya janda, rumahnya jelek, tidak punya penghasilan, malah tidak dapat,” tulisnya.
Bela juga menyoroti sistem klasifikasi kesejahteraan atau desil yang digunakan sebagai dasar penentuan penerima bansos. Menurutnya, sistem tersebut kacau dan tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia menyebut warga miskin justru masuk ke desil 10 (non-prioritas), sementara warga kaya masuk desil 1 dan otomatis terdaftar sebagai penerima bantuan.
Keluhan ini memicu gelombang keresahan di masyarakat, terutama mereka yang selama ini merasa tidak tersentuh oleh program bantuan pemerintah. Bela mendesak agar pemerintah desa bersama dinas terkait segera melakukan survei ulang dan memperbaiki sistem pendataan.
“Saya minta Bupati Karawang turun tangan. Jangan sampai bantuan yang seharusnya menyelamatkan masyarakat miskin, justru jatuh ke tangan yang tidak berhak,” tegasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak Pemerintah Desa Rengasdengklok Selatan maupun Pemerintah Kabupaten Karawang.
Persoalan ini menambah daftar panjang dugaan ketidaktepatan sasaran dalam distribusi bansos yang seharusnya menjadi jaring pengaman sosial bagi masyarakat miskin. Jika tidak segera ditangani, kepercayaan publik terhadap program-program sosial pemerintah bisa terus merosot.