Karawang – Awan gelap menyelimuti Dinas PUPR Karawang. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Arya Mandalika, bersama LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) dan sejumlah aktivis, menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang, Kamis (7/8). Mereka menuntut dibongkarnya dugaan praktik mafia proyek, penyalahgunaan wewenang, hingga pembiaran terhadap ASN yang malas dan tidak disiplin.
Aksi dipimpin langsung oleh Hendra Supriyatna, S.H., M.H., dan Nalendra Candra Sunarya dari LBH Arya Mandalika. Dalam orasinya yang membakar semangat, Hendra menyampaikan bahwa Dinas PUPR Karawang diduga telah menjadi sarang kepentingan kotor dan proyek siluman yang merugikan rakyat.
“Sudah terlalu lama masyarakat Karawang menderita karena ulah segelintir oknum di dinas ini! Kami menuntut kepolisian segera turun tangan membongkar mafia proyek yang bersarang di tubuh PUPR!” tegas Hendra dalam orasinya.
LBH Arya Mandalika menyebut bahwa praktik menyimpang dalam pengelolaan proyek pemerintah bukan lagi sekadar dugaan, melainkan fenomena nyata yang telah menghambat pembangunan dan merusak tata kelola pemerintahan. Proyek-proyek tak selesai, kualitas infrastruktur buruk, dan pelayanan publik tercederai karena permainan anggaran oleh oknum tak bertanggung jawab.
Mereka juga mendesak Bupati Karawang untuk tidak tinggal diam. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja ASN di lingkungan Dinas PUPR menjadi salah satu tuntutan utama. Oknum yang terbukti menyalahgunakan jabatan diminta ditindak tegas tanpa kompromi.
Aksi berlangsung damai namun penuh semangat. LBH Arya Mandalika menegaskan bahwa ini bukan akhir, melainkan awal dari gerakan panjang untuk membersihkan Dinas PUPR Karawang dari praktik korup dan culas.
“Kami akan terus mengawal. Jika tidak ada tindakan nyata, maka kami akan kembali dengan massa yang lebih besar,” tutup Hendra.