Karawang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang kembali melakukan rotasi dan pengisian jabatan strategis di jajaran birokrasi. Pada Kamis (21/8/2025) pagi, Bupati Karawang H. Aep Syaepuloh, SE, memimpin langsung prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama serta pejabat fungsional tertentu di Halaman Tugu Surotokunto, Karawang Timur.
Pelantikan ini dilaksanakan berdasarkan PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS serta ditetapkan melalui Keputusan Bupati Karawang Nomor 800.1.3.3/Kep.2276/BKPSDM dan Nomor 800.1.3.3/Kep.2348/BKPSDM.
Pejabat yang Dilantik
Beberapa pejabat yang resmi menempati posisi baru di antaranya:
• Usep Supriatna, AP., M.Si – dari Camat Cikampek menjadi Kepala Pelaksana BPBD Karawang.
• Sahali Kartawijaya, ST., MM – dari Sekretaris Bapenda menjadi Kepala Bapenda Karawang.
• Muhana, S.STP., MM – dari Camat Purwasari menjadi Kepala Dinas Perhubungan.
• Poltak Sahat Marudut L, S.STP., MM – dari Sekretaris Diskominfo menjadi Kepala Dinas Kominfo.
Selain pejabat struktural, sejumlah tenaga kesehatan di RSUD Rengasdengklok juga dilantik dalam jabatan fungsional, di antaranya:
• Tatang Muhtar, S.Kep – Perawat Ahli Madya.
• Asep Sunarya, SKM dan Aceng Aliyudin, SKM – Perawat Penyelia.
• Dedi Hermawan, SKM., M.Si – Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Muda.
• M. Levi Mubarok, SKM., M.Si – Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Madya.
Pesan Tegas Bupati Aep
Dalam sambutannya, Bupati Aep menekankan bahwa pelantikan ini bukan sekadar seremoni, tetapi merupakan langkah strategis untuk memperkuat birokrasi dan pelayanan publik.
“Rotasi, mutasi, dan promosi jabatan adalah upaya Pemkab Karawang memperkuat tata kelola pemerintahan. Saya tekankan, jangan ada ego sektoral di antara OPD. Semua harus bersinergi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Aep.
Prosesi Khidmat
Acara pelantikan berlangsung khidmat dan lancar, dihadiri oleh Forkopimda, para kepala OPD, serta tamu undangan. Dengan rotasi pejabat ini, Pemkab Karawang berharap lahir semangat baru di tubuh birokrasi untuk menghadapi tantangan pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di masa mendatang.