Karawang – Gelombang protes besar diprediksi bakal mengguncang Kabupaten Karawang pada Senin, 15 September 2025. Aliansi Karawang Hilir (AKHIR) memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa damai terkait dugaan ketidakadilan dalam proses rekrutmen tenaga kerja di RSUD BLUD Rengasdengklok.
Dalam surat bernomor 002/AR/IX/2025, AKHIR menyatakan aksi ini merupakan hasil musyawarah yang dihadiri perwakilan dari Dapil II dan III Karawang. Mereka menargetkan 1.000 peserta hadir dalam aksi yang dipusatkan di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, dimulai pukul 07.00 WIB hingga selesai.
Massa akan membawa mobil komando, spanduk, bendera, 50 unit mobil pick-up, serta 500 motor sebagai bentuk kesiapan demonstrasi.
“Surat izin unjuk rasa damai ini dibuat sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait dugaan ketidakadilan dalam rekrutmen tenaga kerja RSUD BLUD Rengasdengklok,” tegas Ketua AKHIR, Endang Macan Kumbang, dalam surat yang ditembuskan kepada Bupati dan Ketua DPRD Karawang.
Dukungan Ormas & Jurnalis Kian Menguat
Aksi AKHIR tidak berdiri sendiri. Gelombang dukungan terus mengalir dari berbagai organisasi.
Ormas XTC Kembar 911 Kabupaten Karawang menyatakan dukungan penuh melalui surat resmi bernomor 21/SP/XTC-KMBR/IX/2025. Ketua Yusep Satriana menegaskan aksi ini sejalan dengan semangat keterbukaan informasi publik.
Jurnalis Karawang Bersatu (JKB) juga ikut menyatakan sikap melalui surat bernomor 1/SP/JKB/IX/2025. Ketua JKB Heri Pramika menekankan aksi ini penting demi transparansi publik.
Dukungan semakin kokoh setelah Gerakan Siliwangi Indonesia (GSI) Devisi Timsus ikut bergabung. Dalam surat bernomor 090/DPP.TIMSUS GSI-IX/2025, GSI menyebut langkah ini bagian dari perjuangan keadilan dengan semboyan “Satu Jiwa Satu Hati Satu Rasa, GSI Pantang Mundur.”
Publik Menanti Jawaban Pemerintah
Dengan bertambahnya dukungan dari berbagai elemen, aksi 15 September diprediksi menjadi salah satu unjuk rasa terbesar di Karawang tahun ini.
Masyarakat menunggu apakah Pemkab Karawang berani menjawab polemik yang mengemuka, atau justru memilih diam di tengah sorotan publik.
Jika tidak segera ada solusi, polemik rekrutmen RSUD Rengasdengklok bisa berkembang menjadi isu ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah.
Penulis: Alim