Karawang – Dugaan rangkap jabatan yang melibatkan Kepala Bidang Kebudayaan Disparbud Karawang, Waya Karmila, memantik kegaduhan baru soal etika dan netralitas ASN. Publik mempertanyakan, bagaimana mungkin pejabat struktural aktif juga memimpin sebuah media yang terdaftar sebagai mitra pemerintah?
Kepala Disparbud Karawang, Abas, berdalih baru mengetahui kabar tersebut setelah isu rangkap jabatan mencuat ke publik. Ia mengaku sudah melakukan pengecekan internal.
“Saya baru tahu kang, sudah saya konfirmasikan. Infonya koran cetak berita kependidikan memuat ruang sosialisasi pendidikan, coba konfirmasi saja ke yang bersangkutan,” ujarnya, Rabu (1/10/2025).
Namun setelah tim redaksi menegaskan bahwa ASN apalagi pejabat eselon tidak boleh menduduki jabatan pimpinan redaksi karena rawan konflik kepentingan, Abas menyebut anak buahnya telah mengakui keberadaan peran tersebut.
“Sudah sama tim konfirmasi dan mengakui,” ungkapnya.
Meski demikian, langkah yang diambil dinilai belum menyentuh aspek penegakan disiplin ASN. Abas hanya menyampaikan “saran” agar jabatan di media dilepas.
“Sudah saya sarankan untuk melepas jabatan pimrednya,” tegasnya.
Pernyataan tersebut justru memunculkan kritik lanjutan. Pasalnya, publik menilai rangkap jabatan bukan sekedar urusan “saran”, melainkan pelanggaran serius terhadap kode etik dan regulasi netralitas ASN.
Apalagi posisi yang diduga dirangkap berada di lingkungan media, yang jelas berpotensi konflik kepentingan dengan jabatan strategisnya sebagai pejabat pemerintah.
Hingga berita ini diterbitkan, pejabat terkait belum memberikan pernyataan resmi, dan belum ada kejelasan apakah pelepasan jabatan benar dilakukan atau hanya sebatas imbauan lisan.
Publik kini menunggu. Apakah kasus ini akan ditindak tegas sesuai aturan, atau sekedar diredam dengan kalimat “sudah disarankan”?
Penulis: Alim