Karawang – Gelombang perlawanan mahasiswa kembali mengguncang halaman Kantor Pemda Karawang, Rabu (29/10/2025). Puluhan kader Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Karawang turun ke jalan menuntut Bupati Karawang segera mencabut dan mengevaluasi kebijakan pajak daerah yang dinilai menindas rakyat kecil.
Dalam orasinya, massa mengecam Perda Nomor 17 Tahun 2023 dan Perbup Nomor 64 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, serta mendesak penghentian Perbup Nomor 22 Tahun 2025 dan Perbup Nomor 73 Tahun 2024 yang mengatur kenaikan tunjangan DPRD.
“Ini jelas ironi! Di saat rakyat dipaksa bayar pajak lebih mahal, para pejabat justru menaikkan tunjangan mereka sendiri,” teriak Dany Manurung, Koordinator Lapangan GMNI Karawang.
Dany menegaskan, kenaikan pajak yang diberlakukan Pemkab Karawang mencapai 400 hingga 450 persen, dan hal itu tengah digugat ke Mahkamah Agung (MA). Namun, alih-alih melakukan evaluasi, Pemkab justru menyarankan masyarakat menggugat ke PTUN.
“Ini bentuk arogansi kebijakan. Harusnya pemerintah introspeksi, bukan menyalahkan rakyat yang protes,” ujarnya tegas.
Menurut GMNI, kebijakan ini bukan hanya memberatkan pelaku usaha dan masyarakat kecil, tetapi juga mencederai rasa keadilan publik. Mereka menilai hasil pungutan pajak seharusnya untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memanjakan pejabat daerah.
“Uang rakyat bukan untuk kemewahan para pejabat. Kami akan terus melawan kebijakan yang zalim ini!” tandas Dany.
Aksi unjuk rasa berlangsung damai, namun penuh semangat perlawanan. Massa membawa poster bertuliskan “Cabut Perda Pajak Penindas!” dan “Stop Tunjangan Dewan, Naikkan Kesejahteraan Rakyat!”.
Sebelum membubarkan diri, GMNI Karawang memberikan ultimatum, jika dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari Pemkab, mereka akan menggelar aksi dengan massa yang lebih besar dan mengguncang pusat pemerintahan Karawang.
Penulis: Alim