Karawang – Jagat media sosial Karawang belakangan ini dihebohkan isu kenaikan pajak daerah hingga ratusan persen. Warga dibuat resah, apalagi kabar itu menyebut Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta pajak industri akan melonjak sampai 600 persen.
Namun, keresahan publik itu akhirnya dijawab langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh. Ia menegaskan dengan lantang bahwa isu tersebut adalah hoaks alias tidak benar sama sekali.
Klarifikasi itu disampaikan Bupati Aep usai menghadiri apel pagi dan pelantikan pejabat di Plaza Pemkab Karawang, Senin (3/11/2025).
“Semua tidak ada kenaikan. Saya juga bingung kenapa bisa muncul isu seperti ini,” ujar Bupati Aep di hadapan awak media.
Menurutnya, tudingan adanya kenaikan pajak hingga 600 persen sangat menyesatkan dan tidak berdasar. “Boro-boro sampai 600 persen, 10 persen pun tidak naik,” tegasnya.
Bupati Aep menegaskan, tidak ada kebijakan baru yang menaikkan tarif PBB ataupun pajak industri tahun ini. Pemerintah justru berupaya agar kebijakan fiskal daerah tetap berpihak kepada masyarakat, bukan menambah beban ekonomi.
“Kondisi ekonomi masyarakat masih menantang. Jadi kami tidak akan ambil langkah yang tidak populis, apalagi menaikkan pajak,” katanya menegaskan.
Untuk menghentikan kabar menyesatkan tersebut, Pemkab Karawang melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) akan segera menggelar Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan masyarakat dan pelaku industri.
“Bapenda akan adakan FGD bulan ini. Nanti masyarakat dan perusahaan akan dijelaskan secara resmi supaya tidak ada lagi kesalahpahaman,” ungkap Bupati Aep.
Alih-alih menaikkan pajak, Pemkab kini fokus mencari sumber pendapatan lain, seperti retribusi parkir, pajak reklame, hingga air bawah tanah. “Potensi pendapatan daerah itu bukan hanya dari pajak. Jadi tidak semua dibebankan ke Bapenda,” jelasnya.
Selain itu, Aep juga membeberkan langkah efisiensi besar-besaran di internal Pemkab untuk menekan biaya operasional, termasuk penggabungan dinas dan penyederhanaan struktur di kecamatan.
“Saya tidak tahu siapa yang memainkan isu ini. Tapi saya sudah minta Bapenda segera sampaikan secara resmi ke masyarakat. Kami tetap berpihak kepada rakyat,” pungkasnya.
Pernyataan tegas Bupati Aep ini sekaligus menjadi peringatan bagi penyebar isu palsu. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah dan memastikan kebijakan publik tidak memberatkan masyarakat.
Penulis: Alim