Karawang – Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Karawang melontarkan kritik tajam terhadap kinerja sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai lamban dalam menyerap anggaran. Hingga akhir Oktober 2025, serapan belanja langsung di hampir semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tercatat masih di bawah 65 persen.
Anggota Komisi III DPRD Karawang yang juga anggota Badan Anggaran (Banggar), Pendi Anwar, menyebut kondisi ini mengkhawatirkan. Dengan sisa waktu dua bulan menuju akhir tahun anggaran, seharusnya serapan sudah menembus angka di atas 80 persen.
“Pola seperti ini harus segera diakhiri. Ini menjadi catatan penting bagi kami di Badan Anggaran,” tegas Pendi, Senin (3/11/2025).
Menurutnya, rendahnya serapan anggaran mencerminkan lemahnya kinerja dan perencanaan di tingkat SKPD. Padahal, anggaran tersebut sejatinya untuk mendukung program yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
“Kami mendorong agar Bupati segera mengevaluasi kinerja SKPD yang tidak maksimal dalam merealisasikan anggaran. Anggaran itu harus dibelanjakan untuk rakyat Karawang, bukan menumpuk di kas daerah,” ujar Pendi lantang.
Tak hanya soal serapan, Fraksi Demokrat juga menyoroti defisit anggaran RAPBD 2026 yang masih cukup besar. Berdasarkan hasil pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), defisit RAPBD Karawang tercatat di angka Rp734 miliar, turun dari angka sebelumnya Rp930 miliar.
Namun, Pendi menilai langkah efisiensi yang dilakukan SKPD belum serius.
“Efisiensi yang diajukan tiap SKPD hanya sekitar Rp800 juta sampai Rp2,5 miliar. Itu kecil sekali. Mereka seolah tidak paham bahwa kondisi keuangan daerah sedang menurun sekitar Rp730 miliar,” ungkapnya.
Ia menilai banyak SKPD masih berorientasi pada rutinitas program tanpa mengevaluasi manfaat langsungnya bagi masyarakat.
“Program yang sama diulang setiap tahun tanpa melihat output, outcome, benefit, dan impact-nya. Ini harus diubah jika Karawang ingin maju,” tandasnya.
Kritik keras dari Fraksi Demokrat ini diperkirakan akan mengguncang dinamika internal Pemkab Karawang. Publik kini menanti langkah konkret Bupati dalam merespons peringatan DPRD, apakah akan berani “membersihkan” SKPD lemah, atau justru membiarkan serapan anggaran kembali menjadi masalah tahunan.
Penulis: Alim