KARAWANG – Program Makanan Bergizi (MBG) yang seharusnya menjadi wujud perhatian pemerintah terhadap kesehatan anak sekolah, kembali menuai sorotan publik. Setelah kasus makanan basi di SDN Palumbonsari 3 beberapa waktu lalu, kini insiden serupa kembali terjadi di SDN Sukamakmur 3 Kecamatan Telukjambe Timur, Jumat (31/10/2025).
Puluhan siswa diduga menerima bolu kukus berjamur dan berbau tak sedap, padahal menu tersebut seharusnya menjadi tambahan gizi bagi peserta didik. Kepala SDN Sukamakmur 3, Sri Sulastri, membenarkan kejadian itu.
“Iya, benar ada bolu yang berjamur, sekitar 10 anak yang menerima. Sudah kami laporkan ke pengelola, dan pihak penyedia langsung menarik serta menggantinya dengan biskuit kemasan,” ujarnya, Senin (3/11).
Langkah Penggantian Justru Timbulkan Polemik
Alih-alih menyelesaikan masalah, langkah penyedia mengganti bolu basi dengan biskuit kemasan justru memantik polemik baru. Pasalnya, Badan Gizi Nasional (BGN) secara tegas melarang penggunaan makanan pabrikan dalam program MBG.
Dalam pernyataannya di Jakarta, (28/10), Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan, “Sudah tidak boleh. Menu MBG harus berisi makanan siap santap dengan komposisi gizi seimbang, ada karbohidrat, protein hewani, sayur, dan buah. Makanan pabrikan tidak termasuk kategori gizi seimbang.”
Namun, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sukamakmur selaku penyedia menu MBG diduga tetap mengganti menu dengan biskuit tanpa izin dari Dinas Pendidikan maupun BGN.
SPPG Sukamakmur Tutup Mulut
Saat awak media mencoba mengonfirmasi Kepala SPPG, Danang, di kantor yang berlokasi di Jalan Pasirpanggang, Dusun Gempol Girang, Desa Sukamakmur, Selasa (4/11/2025), tidak ada tanggapan.
Pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp hanya dibaca tanpa balasan, sementara di lokasi, Danang tak terlihat. Pantauan wartawan, beberapa pekerja tampak membersihkan sisa makanan dan menata ulang dapur produksi. Namun ketika ditanya, mereka memilih diam.
“Takut salah ucap, mending langsung ke Kepala SPPG saja,” ujar salah satu pekerja yang enggan disebut namanya.
Sikap tertutup pihak SPPG ini semakin memperkuat dugaan adanya kelalaian dan pelanggaran prosedur dalam pelaksanaan program MBG di lapangan.
Minim Pengawasan, Tujuan Program Ternoda
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari SPPG Sukamakmur, Dinas Pendidikan Karawang, maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang.
Ketua Korwilcambidik Telukjambe Timur, Neneng, mengakui sudah menerima laporan. “Baru dapat laporan dari kepala sekolah dan sudah ditindaklanjuti ke SPPG-nya,” ujarnya singkat.
Namun publik menilai tanggapan tersebut belum cukup. Warga mendesak agar ada audit menyeluruh dan penindakan tegas terhadap penyedia yang diduga lalai.
Padahal, program MBG diluncurkan dengan tujuan mulia, meningkatkan gizi anak sekolah dasar dan menekan angka stunting. Sayangnya, kasus berulang makanan basi menunjukkan lemahnya sistem pengawasan di lapangan.
“Kalau anak sekolah sampai menerima makanan basi, itu bukan sekadar kesalahan teknis. Itu sudah mencederai tujuan program,” ungkap seorang pemerhati pendidikan Karawang yang enggan disebut namanya.
Desakan Publik Menguat
Kasus ini menjadi peringatan keras bagi penyelenggara program MBG di Karawang. Publik menuntut transparansi dan tanggung jawab dari pihak terkait, termasuk SPPG, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kesehatan, agar kejadian serupa tidak kembali terjadi.
Program yang seharusnya menjadi kebanggaan kini justru menciptakan kekecewaan. “Program bergizi seharusnya menyehatkan, bukan malah membuat khawatir,” ujar warga Telukjambe Timur dengan nada kesal.
Catatan Redaksi
Redaksi masih berupaya mengonfirmasi pihak SPPG Sukamakmur, Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang, Dinas Kesehatan, dan Badan Gizi Nasional (BGN) untuk memperoleh penjelasan resmi terkait penggantian menu MBG tersebut.
Penulis: Alim