Jakarta — Serangkaian banjir bandang yang melanda Aceh, Sumut, Sumbar, dan sejumlah daerah lain di Indonesia kembali memantik kegelisahan publik. Kerusakan parah, ribuan warga terdampak, serta munculnya gelondongan kayu di aliran sungai memunculkan pertanyaan besar mengenai pengelolaan lingkungan dan pengawasan kawasan hutan.
Aktivis Pemuda sekaligus praktisi hukum, Putri Nabila Damayanti, SH, angkat suara terkait bencana yang kembali terjadi ini. Saat dimintai keterangan oleh awak media di Jakarta, Senin (01/12/2025), ia menegaskan bahwa bencana tersebut tidak bisa dilepaskan dari tanggung jawab para pemangku jabatan terkait.
“Kejadian banjir di daerah adalah tanggung jawab Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Kehutanan, TNI–Polri, hingga kepala daerah setempat,” ujarnya.
Putri menilai kerusakan hutan sebagai salah satu penyebab utama yang memicu banjir bandang. Ia secara tegas mengaitkan banyaknya praktik penebangan yang tidak mempertimbangkan aspek lingkungan sebagai faktor pemicu.
“Bencana yang melanda beberapa daerah di Sumatera ini bukan sekedar fenomena alam. Ini buah dari keserakahan manusia penebangan ilegal maupun legal tanpa kontrol. Daerah-daerah itu dulu tidak pernah mengalami banjir sebesar ini. Gelondongan kayu yang hanyut adalah buktinya,” tegas kader Partai Golkar tersebut.
Lebih jauh, Putri mengkritik lemahnya penegakan hukum atas aktivitas penebangan yang menurutnya merugikan masyarakat luas.
“Kayu gelondongan itu bukan pohon tumbang alami. Itu hasil potongan. Jika hal seperti ini dibiarkan, siapa yang sebenarnya diuntungkan? Mengapa TNI dan Polri tidak bertindak tegas? Sudah sewajarnya para petinggi bertanggung jawab dan memproses hukum siapa pun pelakunya,” kata Putri yang juga merupakan Pengurus PP AMPG.
Di akhir pernyataannya, Putri menyampaikan pertanyaan yang kini juga menggema di ruang publik: “Bagaimana sebenarnya pengawasan hutan di negara kita? Sampai kapan masyarakat harus menjadi korban?”
Pernyataan keras Putri ini diprediksi akan memantik reaksi berbagai pihak, terutama instansi yang disebutkan. Publik pun kini menunggu langkah konkret pemerintah dalam menanggapi banjir bandang dan dugaan kerusakan hutan yang disorot tajam oleh aktivis muda tersebut.