Karawang – Upaya penertiban pemanfaatan Daerah Milik Jalan (DMJ) di Kabupaten Karawang resmi memasuki fase yang lebih tegas, namun langsung disambut drama yang memantik kekecewaan publik.
Dalam pertemuan formal antara Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan Paguyuban Tugu Kebulatan Tekad pada Kamis (4/12/2025), Ketua Umum paguyuban, H. Darwis, menegaskan bahwa kedua pihak telah sepakat untuk menindak tegas setiap pelanggaran perizinan DMJ yang dilakukan berbagai perusahaan yang beroperasi di Karawang.
Namun, komitmen itu seolah tak dihargai. Alfamart, Indomaret, Alfamidi, hingga sejumlah SPBU besar yang sudah diundang resmi mangkir tanpa alasan jelas. Tidak satu pun perwakilan perusahaan hadir.
“Padahal kita ingin membahas penertiban dan meminta mereka segera mengurus perizinan DMJ-nya. Tapi tidak satu pun yang hadir,” ujar H. Darwis dengan nada kecewa.
Ketidakhadiran para pemain besar ritel dan SPBU ini langsung memunculkan dugaan bahwa mereka menyadari adanya potensi pelanggaran terkait pemanfaatan DMJ, mulai dari penggunaan area jalan untuk parkir, akses usaha, hingga bangunan pendukung yang menjorok ke wilayah DMJ.
Pemerintah Daerah Karawang menegaskan bahwa kesepakatan yang dihasilkan hari ini akan ditindaklanjuti secara resmi, termasuk rencana penerbitan Peraturan Bupati (Perbup) sebagai payung hukum penertiban menyeluruh.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa Pemkab Karawang mulai membersihkan praktik-praktik pelanggaran yang selama ini dikeluhkan masyarakat, sekaligus menantang keberanian perusahaan-perusahaan besar untuk patuh pada aturan.
Kini, publik menunggu: Akankah minimarket dan SPBU besar akhirnya tunduk dan mengurus izin DMJ? Ataukah mereka akan terus menghindar dari tanggung jawab sementara tekanan publik semakin menguat?
Penulis: Alim