KARAWANG – Karawang kembali diguncang kebijakan besar-besaran. Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, seolah menekan pedal gas birokrasi tanpa ragu. Setelah pada Rabu (31/12/2025) lalu merombak struktur pemerintahan dengan memutasi dan merotasi ratusan pejabat, gelombang kedua kembali dilancarkan pada Senin (5/1/2026).
Kali ini, 63 pejabat struktural kembali “dikocok ulang”, terdiri dari 26 pejabat administrator, 35 pejabat pengawas, satu kepala pengawas, dan satu kepala puskesmas. Kebijakan ini menambah daftar panjang pergeseran jabatan yang dalam sepekan terakhir sudah menyentuh 7 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 83 Pejabat Administrator, 121 Pejabat Pengawas, 5 Kepala Puskesmas, serta 46 ASN yang naik Jabatan Fungsional.
Namun mutasi ini bukan sekedar tukar posisi.
Bupati Aep juga melakukan merger, perampingan organisasi, hingga penambahan beban kerja OPD, yang berdampak langsung pada hilangnya sejumlah jabatan strategis dan membengkaknya tanggung jawab pejabat di berbagai dinas.
Sejumlah OPD dirombak total. Bappeda kini menjelma menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dilebur menjadi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Sementara Disdikpora dipecah ulang menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
Tak berhenti di situ, Dinas Koperasi dan UKM “dipanjangkan” menjadi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM, serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan ditambah sektor Perikanan.
Dampaknya mulai terasa. Di internal birokrasi, kegelisahan ASN kian menguat. Sejumlah pejabat dikabarkan mulai geleng-geleng kepala, bahkan menilai Bupati Aep “terlalu kejam” dalam menata birokrasi.
Namun kritik itu tidak sepenuhnya berdiri tanpa tandingan.
Praktisi hukum dan pengamat kebijakan publik, Asep Agustian SH, MH, justru melihat kebijakan ini sebagai langkah politik administratif untuk menepati janji kampanye Bupati Aep: membangun birokrasi yang sehat, efektif, efisien, dan akuntabel.
“Mutasi dan rotasi ini adalah instrumen percepatan. Kalau ingin program pembangunan cepat dirasakan masyarakat, ya birokrasi harus dipaksa bergerak,” ujar Asep Agustian, yang akrab disapa Askun, Senin (5/1/2026).
Askun bahkan secara terbuka mendukung rencana Evaluasi Kinerja (Evkin) enam bulanan yang akan diterapkan Bupati Aep. Skema ini membuka ruang reward dan punishment secara tegas bagi pejabat.
“Pernyataan Evkin inilah yang saya tunggu. Ini penting untuk menciptakan birokrasi yang profesional dan proporsional,” tegasnya.
Menurut Askun, sebagian dampak kebijakan Bupati Aep sudah mulai terlihat di mata publik, mulai dari pembangunan infrastruktur yang bersifat ikonik hingga program bantuan langsung yang menyentuh masyarakat kecil.
Namun ia mengingatkan, hasil tidak bisa instan.
“Bupati Aep bukan Sangkuriang. Hari ini kerja, besok jadi. Semua butuh waktu. Tapi itu hanya bisa tercapai kalau pejabatnya juga mau gerak cepat,” ujarnya.
Di sisi lain, Askun memberi catatan keras pada sektor Barang dan Jasa (Barjas) yang dinilainya masih menyimpan banyak persoalan. Mulai dari keberadaan tenaga ahli dan konsultan yang tak jelas, hingga pekerjaan proyek yang molor melewati tahun anggaran.
Ia juga menyoroti dominasi pengusaha luar daerah dalam proyek-proyek besar di Karawang.
“Mega project masih dikuasai pengusaha dari luar, dari Sulawesi sampai Bandung. Pengusaha asli Karawang cuma kebagian proyek kecil. Ini harus dievaluasi,” tegasnya.
Askun mengaku telah menyampaikan masukan tersebut langsung, dan optimistis Bupati Aep akan menindaklanjutinya.
“Kalau mau konsisten membangun birokrasi sehat, Barjas juga harus disapu bersih,” katanya.
Menutup pernyataannya, Askun melontarkan kalimat yang berpotensi memantik polemik baru.
“Kebijakan rotasi dan mutasi Bupati Aep itu memang kejam. Tapi itu hanya kata ASN pemalas,” pungkasnya.
Kebijakan ini pun kini menjadi ujian besar: apakah reformasi birokrasi Karawang akan melahirkan pemerintahan yang lincah, atau justru menyisakan resistensi di tubuh ASN sendiri. Publik menunggu jawabannya.
Penulis: Alim