KARAWANG | ULASBERITA.CLICK | Aktivis anti korupsi dari Lembaga Koordinasi Pemberantasan Korupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia (KPK-PANRI), Bejo Suhendro, melontarkan kritik keras terhadap maraknya dugaan ketidakwajaran dalam proyek-proyek pembangunan di Kabupaten Karawang. Ia menilai, lemahnya keterbukaan pejabat publik menjadi biang dari rawannya potensi korupsi di lapangan.
“Kami mencermati bahwa banyak proyek di Karawang sarat kejanggalan karena pejabat terkait menutup diri dari kontrol sosial. Ini sangat mengkhawatirkan,” ujar Bejo kepada ulasberita.click, Rabu (9/7/2025).
Menurutnya, kondisi ini diperparah oleh pernyataan salah satu oknum pejabat tinggi di Jawa Barat yang menyarankan agar para pejabat tidak perlu menjalin relasi dengan wartawan dan pengawas independen.
“Pernyataan seperti itu jelas berbahaya. Ini bukan hanya menyesatkan, tapi juga membuka ruang lebar bagi penyimpangan anggaran. Jurnalis dan aktivis justru bagian penting dari sistem kontrol yang sah dan dijamin undang-undang,” tegas Bejo.
Ia menekankan pentingnya peran media dan lembaga kontrol sosial dalam mengawasi pelaksanaan proyek, terutama jika didapati indikasi pelanggaran spesifikasi atau penyalahgunaan anggaran.
“Kalau ditemukan kejanggalan, jangan ragu bersuara. Kumpulkan data, lalu laporkan ke Kejari, Tipikor Polres, atau langsung ke Polda Jabar jika nilainya lebih dari Rp1 miliar. Ini tanggung jawab moral kita bersama,” ujarnya.
Bejo juga mengingatkan bahwa tekanan, intimidasi, atau upaya membungkam suara publik adalah musuh dari demokrasi dan transparansi. Ia mengajak seluruh elemen yang peduli pada pemberantasan korupsi untuk bersatu dan tetap solid.
“Jangan pernah takut. Suara kebenaran tidak bisa dibungkam. Jurnalis dan aktivis harus berdiri di barisan terdepan dalam mengawal uang rakyat,” pungkasnya.
Penulis: Alim